Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Kompas.com - 08/08/2022, 11:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengidentifikasi risiko perubahan iklim beserta dampaknya.

Menurut Jokowi, BMKG punya peran sangat strategis untuk penanganan perubahan iklim, antara lain terkait monitoring, prediksi, dan peringatan dini kondisi cuaca serta iklim ekstrem.

"Ini sangat membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan, karena itu saya memerintahkan BMKG untuk mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh," kata Jokowi dalam acara Rakornas BMKG secara virtual, Senin (8/8/2022).

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Sepanjang Hari

Dia menambahkan, BMKG harus mengidentifikasi dan melakukan adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim.

Di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peralatan untuk permodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit.

"Memperkuat layanan informasi BMKG dan literasi di terutama di wilayah pertanian dan perikanan sehingga petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem," ujar mantan wali kota Solo itu.

Baca juga: Kapan Awal Musim Hujan di Indonesia Tahun Ini? Ini Prakiraan BMKG

Ia mengingatkan, perubahan iklim yang berada dalam kondisi kritis merupakan tantangan nyata bagi semua pihak setelah meredanya pandemi Covid-19.

Jokowi menambahkan, berdasarkan data World Meteorological Organization, perubahan iklim dan dampaknya pada 2021 semakin memburuk. Bahkan, 2021 menjadi tahun dengan suhu terpanas selama 7 tahun terakhir.

"Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dampak perubahan iklim sangat luas dan multisektoral, salah satunya berefek pada bencana alam dan ketahanan pangan.

Mengutip data Badan Pangan Dunia, Jokowi menyebut lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia adalah kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim.

Jokowi menyebutkan, Badan Kesehatan Dunia juga memprediksi akan ada 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia sebagai dampak perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com