Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Projo: Kami Bukan Endorser Satu Orang, Mau Ganjar, Anies, atau Siapa Pun

Kompas.com - 30/07/2022, 19:11 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko menuturkan, pihaknya tak ingin dimanfaatkan sebagai kendaraan politik calon presiden yang bakal maju dalam Pemilu 2024.

Hal itu yang mendasari para relawan Jokowi sepakat tak akan menyampaikan pada publik figur calon presiden yang nantinya didapatkan dari musyawarah rakyat (musra) 27 Agustus 2022 di Bandung, Jawa Barat.

“Kami tidak mau diatur sebagai endorser dari satu orang, mau Ganjar, Anies, siapa pun,” sebut Handoko dalam diskusi Total Politik di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (30/7/2022).

Baca juga: Relawan Temui Jokowi di Istana Bogor, Laporkan Persiapan Musyawarah Rakyat

Ia pun menyampaikan, agenda musra tak hanya fokus pada pencarian figur capres. Namun, juga untuk menjaring berbagai aspirasi tentang program pemerintah yang diharapkan dapat dilanjutkan ke depan.

“Apa sih harapan rakyat, apa sih program-program yang menurut rakyat paling menbahagiakan mereka,” katanya.

“Maka saya sampaikan pada Presiden semua hasil musra itu officially akan menjadi masukan bagi Presiden, bukan menjadi konsumsi publik,” tutur dia.

Namun, Handoko menegaskan bahwa Projo dan relawan Jokowi hanya berperan untuk memperbesar partisipasi publik.

Baca juga: Jokowi Disebut Minta Relawan Tak Terpancing Politik 2024

Sebab, dalam kontestasi pemilihan presiden, pemeran utamanya adalah partai politik (parpol).

Ia pun mengenang bagaimana dulu pihaknya menawarkan nama Jokowi ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Seperti yang kami lakukan di tahun 2014, itu Projo minta ke Bu Mega, ‘Bu Mega ini calon (presiden) bagus ini Pak Jokowi ini, tolong dong dikasih tiket itu,’ Bahasa kami 2014 kan seperti ini,” pungkasnya.

Diketahui sejumlah relawan Jokowi menemui mantan Wali Kota Solo itu di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/7/2022).

Baca juga: Kumpulkan Relawan, Jokowi Bahas Ancaman Resesi dan Tahun Politik 2024

Dalam pertemuan itu Jokowi disebut menyampaikan sejumlah hal. Seperti meminta para relawannya fokus pada berbagai persoalan negara dan tidak terpancing dengan dinamika politik jelang Pemilu 2024.

“(Membahas) mengenai kondisi ekonomi general secara makro dan juga global. (Presiden) meminta kita semua (relawan) untuk membantu tetap bersama-sama Presiden,” papar Ketua Umum Seknas Jokowi, Rambun Tjajo saat dikonfirmasi wartawan.

“Sembari juga memikirkan secara bersama solusi pada tingkat mikro di mana kita semua beraktivitas,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com