Polri: 44 Mobil dan 12 Motor yang Disita adalah Kendaraan Operasional ACT

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyita 44 mobil dan 12 sepeda motor terkait kasus dugaan penyelewengan dan penggelapan dana di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji mengatakan puluhan kendaraann itu adalah kendaraan operasional ACT.

“Kendaraan operasional,” kata Andri saat dikonfirmasi, Rabu (27/7/2022).

Menurut Andri, jumlah kendaraan yang disita masih bisa bertambah.

Baca juga: Dari ACT, Bareskrim Sita 44 Mobil dan 12 Motor Terkait Kasus Penyelewengan Dana

Dilihat dari foto yang diterima Kompas.com, 44 mobil yang disita terdiri dari sejumlah mobil minibus yang dilapisi stiker bertuliskan ACT, mobil ambulans, hingga sejumlah truk roda empat.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyrakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, kendaraan itu saat ini disimpan di Gudang Wakaf Distribution Center (WDC), Global Wakaf Corpora, Bogor, Jawa Barat.

Ia juga mengungkapkan alasan penyidik tidak menyimpan kendaraan sitaan tersebut di Mabes Polri.

“Terbatasnya tempat penyimpanan barang bukti di area Mabes (Polri) dan di lokasi tersebut bentuknya gudang, ada kunci dan tertutup, kondisi aman,” ujar Ramadhan.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dan penggelapan dana Yayasan ACT, Senin (25/7/2022).

Keempat tersangka itu yakni Ahyudin selaku mantan presiden dan pendiri ACT, Ibnu Khajar selaku presiden ACT saat ini, Hariyana Hermain selaku pengurus ACT, dan Novariadi Imam Akbari selaku mantan Sekretaris dan saat ini menjabat Ketua Dewan Pembinan ACT.

Polisi mengungkapkan keempat tersangka itu melakukan penggelapan dana donasi untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Keluarga Korban Kecelakaan Pesawat Lion Air: Kok Tega Banget ACT Selewengkan Dana CSR dari Boeing

Keempat tersangka dikenakan Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Subsider, Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Selanjutnya, dikenakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 56 KUHP.