Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Gus Dur Digoyang Skandal Buloggate-Bruneigate...

Kompas.com - 23/07/2022, 09:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Skandal Buloggate dan Bruneigate disebut menjadi salah satu "amunisi" yang digunakan oleh kelompok oposisi untuk menggoyang pemerintahan Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Walau demikian, sampai saat ini Gus Dur tidak terbukti melakukan korupsi dalam skandal Buloggate maupun Bruneigate yang muncul pada tahun 2000.

Pada 2012 silam, putri mendiang Gus Dur, Yenny Wahid, membantah ayahnya terjungkal dari kekuasaan akibat skandal itu.

"Momen ini sekaligus buat pelurusan sejarah bahwa Gus Dur diturunkan bukan karena kasus korupsi, melainkan karena ketegangan antara DPR/MPR dan pemerintah saat itu," kata Yenny di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Baca juga: Disanjung lalu Dijatuhkan, Kisah Gus Dur Dilengserkan MPR 21 Tahun Lalu

Yenny mengatakan, ketegangan antara lembaga legislatif dan eksekutif saat itu karena pergantian kepala Polri.

Saat itu, Gus Dur mengganti Kapolri Jenderal (Pol) R Suroyo Bimantoro dengan Jenderal (Pol) Chairudin Ismail tanpa sepengetahuan legislatif.

Menurut Yenny, hal itu membuat legislatif naik pitam.

"Itu karena Gus Dur tidak berkonsultasi dengan mereka (legislatif). Jadi bukan karena kasus korupsi," tuturnya.

Buloggate

Dikutip dari arsip Harian Kompas, Rizal Ramli yang pada masa pemerintahan Gus Dur menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), skandal itu diduga terjadi karena permainan "calo-calo" kekuasaan.

Perkara itu menyeret Wakil Kepala Bulog Sapuan dan "orang Istana".

Orang istana yang dimaksud adalah tukang pijat Presiden Abdurrahman Wahid, Soewondo.

Baca juga: Mengenang Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia dalam Perayaan Imlek

Penyebab skandal itu terjadi diduga karena banyak pejabat eselon Bulog yang khawatir kehilangan jabatan sejak pembubaran Kementerian Pangan.

Karena itu banyak pejabat yang disebut mendekati sejumlah pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Sapuan kemudian mendekati Soewondo untuk minta dipertemukan dengan Gus Dur.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com