Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Perkirakan Ada 9 Juta WNI di Luar Negeri, Hanya 3 Juta yang Tercatat

Kompas.com - 13/07/2022, 11:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat hingga kini terdapat 3.011.210 warga negeri Indonesia (WNI) berdokumen yang ada di luar negeri.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, 3.011.210 WNI tersebut tersebar di 128 perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri.

“Ini adalah yang tercatat (by name by address), yang tidak tercatat itu tidak ada yang tahu. Namun, perkiraan yang kami sudah lakukan angka sebenarnya hampir tiga kali lipat,” kata Judha dalam focus group discussion (FGD) secara virtual, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Cukup 2 Menit, WNI di Luar Negeri Bisa Dapatkan E-KTP

Judha memprediksi sebetulnya terdapat 9 juta WNI yang ada di luar negeri. Jumlah tersebut telah dikonfirmasi oleh Bank Dunia pada 2017.

Jika merujuk data tersebut, sekitar 5,9 juta WNI tidak diketahui posisi dan keberadaannya.

“Jadi kita bisa bayangkan ketika kita melakukan perlindungan ada 5,9 juta WNI yang ada di luar sana yang kita tidak ketahui bersama, kita baru tahu (keberadaan mereka) ketika ada masalah,” ujar Judha.

“Ini tantangan yang dihadapi teman-teman perwakilan,” sambung Judha.

Baca juga: Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Terkait kasus yang menimpa WNI di luar negeri, Kemenlu mencatat ada 54.000 kasus pada 2020.

Dari jumlah kasus ini, 45.000 kasus telah diselesaikan oleh perwakilan Indonesia. Sekitar Rp 140 miliar hak pekerja migran juga berhasil diselamatkan.

Pada tahun itu juga, perwakilan Indonesia memulangkan 173.858 orang ke Tanah Air.

Sementara pada periode 2021 terdapat 29.233 kasus yang ditangani perwakilan Indonesia.

“26.000 kasus sudah bisa kita selesaikan. Rp 179 miliar hak finansial sudah kita selesaikan,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com