Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Kompas.com - 06/07/2022, 15:32 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai salah satu alasan mengapa Partai Demokrat (PD) belum menemukan mitra koalisi menjelang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 adalah persoalan elektabilitas sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Satu-satunya hambatan Partai Demokrat untuk mendapatkan teman koalisi kemungkinan soal tawaran AHY sebagai cawapres. Tawaran yang logis bagi Partai Demokrat tapi sulit bagi parpol lain. Mengapa?," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

"Karena memang elektabilitas AHY tidak seperti yang diharapkan. Dapat bergerak lebih baik dan tinggi. Tapi kenyataannya lamban naiknya," sambung Ray.

Ray mengatakan, pasca konflik dualisme kepengurusan Demokrat selesai, elektabilitas AHY malah seperti jalan di tempat. Maka dari itu menurut Ray tugas utama Demokrat saat ini adalah menggenjot elektabilitas AHY menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Menurut Ray, sebenarnya Partai Demokrat tidak mempunyai kesulitan untuk mencari teman koalisi. Sebab menurut dia, hampir semua partai politik dapat menerima partai berlambang bintang Mercy itu.

Baca juga: Ketua DPP Golkar: Rasanya Kami Tak Mungkin Koalisi Bersama Demokrat dengan Tinggalkan KIB

"Tidak ada hambatan yang prinsip dan serius," ucap Ray.

Dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Juni 2022 lalu, elektabilitas AHY berada di posisi 6 dengan 3,1 persen.

Tokoh lain dengan elektabilitas di atas AHY adalah Ridwan Kamil (3,4 persen), Sandiaga Uno (4,4 persen), Anies Baswedan (12,6 persen), Ganjar Pranowo (22 persen), dan Prabowo Subianto (25,3 persen).

Ray mengatakan, ketimbang Demokrat repot kasak-kusuk melakukan manuver politik untuk mencari mitra koalisi, sebaiknya mereka fokus menggenjot elektabilitas AHY dengan menggunakan waktu sebaik mungkin.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya menolak ajakan Partai Demokrat untuk membentuk koalisi dengan hanya beranggotakan 2 partai.

Baca juga: Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Ace menyebutkan, Golkar tak mungkin meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Rasa-rasanya kami tak mungkin membangun koalisi sendiri bersama Demokrat dengan meninggalkan KIB yang diinisiasi bersama ketiga partai," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022). Ace menjelaskan KIB sudah melakukan konsolidasi secara masif hingga ke akar rumput.

Menurutnya, Golkar, PAN dan PPP semakin kuat sampai ke daerah-daerah. Mereka sudah mendeklarasikan koalisi ini di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kami memperkuat KIB bukan hanya di tingkat elite nasional," ucapnya.

Meski demikian, kata Ace, itu bukan berarti KIB menutup diri terhadap partai politik lain. Dia menyebut KIB terbuka dengan partai lain untuk bergabung, termasuk Demokrat.

Baca juga: PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com