Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WHO: G20 Punya Kemampuan Mendanai Perang Lawan Covid-19 Berikutnya

Kompas.com - 28/06/2022, 10:45 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan banyak pelajaran yang sangat menyakitkan.

Menurut Tedros, hanya dengan menciptakan arsitektur darurat kesehatan global yang lebih kuat, didanai dengan baik dan terkoordinasi, dunia mampu mencegah penyakit lain seperti Covid-19.

"Dengan krisis kesehatan dalam skala yang tak ada presedennya ini, kita butuh perubahan yang luar biasa dalam hal bagaimana kita berkolaborasi untuk membuat masyarakat tetap sehat dan aman," kata Tedros dikutip dari Kompas.id, Selasa (28/6/2022).

Tedros mengatakan, ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan ketahanan dunia agar lebih siap menghadapi ancaman di bidang kesehatan, yaitu pembiayaan berkesinambungan, aturan-aturan yang disepakati bersama, dan arsitektur kesehatan global yang lebih kokoh dalam kesiapsiagaan, respons, dan resiliensi menghadapi darurat kesehatan.

Baca juga: WHO Belum Tetapkan Status Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global

Dari aspek pembiayaan, ia mengapresiasi Indonesia selaku Presidensi G20 yang menempatkan pendanaan berkelanjutan (sustainable funding) untuk pencegahan terhadap Covid-19.

"Saya memuji kepemimpinan Indonesia melalui Presidensi G20 yang menempatkan pendanaan berkelanjutan bagi pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi sebagai prioritas," ujarnya.

Ia mengatakan, WHO bersama Bank Dunia mendukung gagasan Indonesia tentang diperlukannya pembentukan Financial Intermediary Fund untuk membantu negara-negara mengakses pendanaan yang dibutuhkan melalui cara yang lebih terorganisir.

Menurut Tedros, dana tersebut harus ditempatkan di Bank Dunia dengan WHO sebagai peran sentral secara teknis dalam memandu investasi.

"Hal ini untuk kepentingan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi yang lebih efektif," tuturnya.

Baca juga: Data Terbaru WHO, Varian Mengkhawatirkan Hanya Tersisa Omicron

Aturan dasar Internasional

Tedros mengatakan, pencegahan pandemi tidak hanya sebatas pada pembiayaan, tetapi mencakup aturan dasar internasional yang harus disepakati.

Tujuannya, untuk mencegah terulangnya kolaborasi yang tak konsisten dan berantakan seperti saat penanganan pandemi Covid-19.

"Ini seperti kita saksikan selama pandemi Covid-19 mulai dari dalam berbagai informasi dan data hingga berbagai APD, vaksin, perawatan dan diagnostik," kata dia.

Menurut Tedros, untuk membuat aturan dasar tersebut, kalangan pemerintah yang mewakili 194 negara anggota WHO telah mulai proses penyusunan perjanjian internasional yang memikat secara hukum.

Ia juga mengatakan, perwakilan dari masing-masing enam wilayah WHO telah membentuk Badan Negosiasi Antarpemerintah guna mengembangkan kesepakatan itu untuk dipertimbangkan ke Majelis Kesehatan Dunia pada 2024.

Baca juga: WHO Laporkan 920 Kemungkinan Kasus Hepatitis Akut Misterius, Tersebar di 33 Negara

"Pembentukan fund dan aturan dasar yang disepakati akan menjadi pilar utama dari arsitektur global yang lebih kuat dalam rangka kesiapsiagaan, respons, dan ketahanan menghadapi darurat kesehatan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya juga mengembangkan proposal arsitektur global yang lebih adil, inklusif dan koheren untuk keadaan darurat kesehatan.

"Proposal dibuat berdasarkan lebih dari 300 rekomendasi dari berbagai tinjauan atas respons global terhadap pandemi covid-19, kesepakatan terkait pandemi ini akan memberikan kerangka hukum menyeluruh yang vital di mana kami akan membuat 10 rekomendasi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com