Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal pada 2024

Kompas.com - 23/06/2022, 16:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) bekerja keras supaya tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal pada 2024.

Ia mengatakan, hingga 2021 masih terdapat 23,24 persen desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun.

"Saya meminta Kementerian Desa PDTT bekerja keras agar pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal," kata Ma'ruf di acara CSR dan Pembangunan Desa Awards 2022, Rabu (23/6/2022), dikutip dari akun YouTube KEMENDES PDTT-LIVE.

Baca juga: Gus Menteri Sebut Peralihan Desa Tertinggal ke Mandiri Sangat Mungkin Terjadi

Ma'ruf berpandangan, pembangunan desa merupakan pertaruhan pembangunan Indonesia di masa depan.

"Jika desa kuat dan mandiri, maka mimpi Indonesia Maju akan makin mudah diwujudkan," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, desa adalah titik awal pengungkit pemulihan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah mendorong ekonomi desa untuk terus bergerak.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah meningkatkan dan memperbaiki penyaluran dana desa serta program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) supaya desa semakin sejahtera.

"Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui bidang usahanya, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf melanjutkan, pemerintah juga berupaya memberdayakan ekonomi pedesaan dengan mengembangkan desa wisata.

Baca juga: Gubernur Khofifah: Sejak Juli 2021, Jawa Timur Sudah Bebas dari Desa Tertinggal...

Sebab, pengembangan desa wisata dapat menciptakan lapangan kerja baru tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Ia menuturkan, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga tahun 2021 sudah ada 7.275 desa wisata yang perlu dipromosikan supaya semakin berkembang.

"Salah satu hal yang perlu didorong untuk pengembangan desa wisata adalah kesadaran pemangku kepentingan untuk menggaungkan daya tarik desa wisata, sebagai destinasi favorit yang menarik dikunjungi oleh para wisatawan nusantara maupun mancanegara," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com