Mahfud Minta Pj Kepala Daerah Kawal Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Waspadai Konflik Politik Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta setiap penjabat (Pj) kepala daerah mewaspadai konflik yang mungkin terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024.

Menurut Mahfud, menjelang pemilu serentak tahun 2024 situasi dan konflik politik akan meningkat baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini akan mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia.

“Perlu diwaspadai berkembangnya politik identitas tadi yang membangun polarisasi yang mengarah kepada SARA dalam pemilu serentak 2024 nanti,” ujar Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Mahfud mengatakan, konflik politik identitas serta polarisasi terkait pemilu dapat memecah belah masyarakat.

Baca juga: PDI-P: Pemilu Bukan Ajang Pertengkaran Sesama Anak Bangsa, tapi Kompetisi Tawarkan Gagasan

Oleh karena itu, ia mengajak penjabat kepala daerah melakukan dan menyiapkan antisipasi.

“Ini bisa memberikan dampak ke masyarakat menjadi terkotak-kotak. Bahkan dapat terbelah kalau ini tidak diantisipasi dari sekarang sehingga bisa membahayakan keutuhan NKRI,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia meminta penjabat kepala daerah mengawal pelaksanaan pemilu serentak.

Ia menambahkan, agar para penjabat kepala daerah tidak ikut memihak serta membuat pelaksanaan pemilu menjadi mahal.

Sebab, berdasarkan data yang diperolehnya dari KPK, kasus korupsi kerap meningkat setiap menjelang pelaksanaan pilkada atau pemilu.

“Saaudara dapat taruhan. Kalau saudara gagal mengawal ini, ya akan begitu-begitu terus. Sekarang coba dibuktikan dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk itu bisa lebih baik dari pada pejabat yang melalui protes politik yang liberal,” kata Mahfud.

Baca juga: Soal Pemilu 2024, Gerindra: Harus Jauh Lebih Baik dalam Melibatkan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, ia meminta penjabat kepala daerah meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Secara khusus, ia menyebutkan tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan.

Mahfud juga mengajak agar penjabat kepala daerah mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19,

“Dalam pemulihan daerahnya masing-masing berdasarkan tipologi wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah masing-masing,” tambah dia.