Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walubi Usul Candi Borobudur Dikelola dengan Konsep Wisata Religi Buddha

Kompas.com - 07/06/2022, 08:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, mengusulkan supaya pengelolaan kegiatan pariwisata di Candi Borobudur dikemas dalam bentuk wisata religi. Menurut dia itu adalah cara paling bijak mengingat tujuan awal pembangunan Candi Borobudur merupakan sebagai sebuah tempat ibadah bagi umat Buddha di dunia.

"Kalau bisa jadi wisata religi, seperti di Arab gitu lho, seperti gereja yang ada di Eropa. Pasti ramai. Itu pasti masyarakat sekitar mendapatkan passive income luar biasa. Stimulasi ekonominya pasti bagus," kata Rusli saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Rusli mengakui selain memiliki manfaat perekonomian bagi masyarakat di kawasan sekitarnya, Candi Borobudur yang dibangun di masa Dinasti Syailendra pada abad ke-9 Masehi juga mempunyai nilai sakral bagi umat Buddha. Sebab, kata dia, tujuan awal pembangunannya adalah untuk melakukan peribadatan.

"Dari seluruh dunia umat Buddha datang ke Candi Borobudur untuk sembahyang, karena itu adalah tempat yang paling paling tinggi spiritualnya," ujar Rusli.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Tegaskan Tak Terlibat Penetapan Harga Tiket Naik Candi Borobudur Jadi Rp 750.000

Rusli menyatakan keberatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif bagi wisatawan dalam negeri sebesar Rp 750.000 untuk naik ke stupa Candi Borobudur.

Selain terkesan melakukan komersialisasi, walau dibantah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, gagasan itu dinilai akan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pariwisata di Candi Borobudur.

"Itu dibangun untuk agama, bukan tempat wisata awalnya. Kebetulan terlalu indah jadi banyak yang mau kunjungi. Itu kan dapat hoki namanya," ucap Rusli yang juga Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI).

Rusli mengusulkan, jika pengelolaan kegiatan wisata di Candi Borobudur diarahkan ke wisata religi, maka sebaiknya perlakuannya harus sesuai dengan tata cara umat Buddha.

"Pengelolaannya harus mengerti. Jangan pengelolanya yang enggak mengerti. Kalau saya lihat kurang mengerti ya. Karena mungkin bukan agama Buddha," ucap Rusli.

"Jadi nuansa Buddha-nya harus kental, seperti masjid, gereja, pura. Harus ada nuansanya. Jadi enggak bisa hanya untuk komersial begitu," lanjut Rusli.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Harga Tiket Candi Borobudur

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana menaikkan tarif untuk turis lokasi buat naik ke stupa Candi Borobudur belum diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir pada Senin (6/6/2022).

"Rencana tarif tersebut belum final. Akan dibahas dan diputuskan Presiden minggu depan," lanjutnya.

Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000.

Sementara untuk sekedar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga Tiket, Pimpinan Komisi X: Masih Banyak Opsi untuk Proteksi Borobudur

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com