Wapres Minta TNI-Polri Pakai Pendekatan Humanis di Papua, Bukan Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan aparat TNI dan Polri untuk terus menggunakan pendekatan humanis dan dialogis dalam menjaga keamanan di Papua.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Deklarasi Papua Damai yang diselenggarakan Lembaga Masyarakat Ada Papua, Rabu (1/6/2022).

"Saya telah menginstruksikan aparat TNI-Polri untuk menggunakan pendekatan yang humanis, mengedepankan upaya dialogis, dan tanpa menggunakan kekerasan," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Baleg DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Ma'ruf mengatakan, situasi keamanan yang kondusif merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Papua.

Ma'ruf mengeklaim, pemerintah memiliki komitmen untuk menggelorakan perdamaian dan persatuan di Papua melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif.

Salah satunya adalah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang antara lain mengatur penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota dan menambah transfer dana otonomi khusus Papua menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional.

Baca juga: Perkembangan DOB Papua, Komisi II Sebut Tak Perlu Revisi UU Provinsi yang Dimekarkan

Selain itu, pemerintah juga tengah merumuskan peraturan presiden  mengenai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) yang dipimpin langsung oleh Ma'ruf.

Namun, ia menekankan bahwa upaya tersebut perlu diiikuti oleh kolaborasi antarpihak, termasuk orang asli Papua (OAP).

"Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan segera terwujud karena tokoh adat dan seluruh elemen local champion Orang Asli Papua (OAP) siap untuk bahu-membahu dan berpartisipasi aktif membangun Tanah Papua,” ujar Ma'ruf.