Antisipasi Pilpres Putaran Kedua, KPU Anggarkan Rp 14,4 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mengalokasikan anggaran Rp 14,4 triliun untuk mengantisipasi penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) putaran kedua.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, alokasi tersebut termasuk di dalam total anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah disepakati dengan DPR dalam rapat konsinyering sebesar Rp 76,6 triliun.

"Untuk mengantisipasi pilpres putaran kedua, karena untuk bisa menentukan pemenang harus melebihi separuh jumlah suara sah nasional," kata Hasyim saat melakukan konferensi pers di Gedung KPU RI di Jakarta, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Agar Petugas KPPS Tak Jadi Korban, Usianya Dibatasi Maksimal 50 Tahun

Selain itu, pasangan calon baru dinyatakan memenangkan pilpres bila memenangkan elektoral di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia dengan masing-masing provinsi minimal mendapatkan suara sebesar 20 persen.

Namun demikian, bila tidak terjadi putaran kedua, anggaran sebesar Rp 14,4 triliun tersebut tidak akan digunakan.

"Tapi katakanlah tidak terjadi putaran kedua maka angka Rp 14,4 triliun ini bisa tidak dibelanjakan," ujar Hasyim.

Adapun anggaran untuk tahapan Pemilu 2024 yang dialokasikan sebesar RP 63,40 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan 82,71 persen dari total anggaran pemilu yang sebesar Rp 76,6 triliun.

Baca juga: KPU: Presiden Akan Hadiri Peluncuran Tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022

Tahapan pemilu tersebut termasuk di dalamnya tahapan pemilu, honor badan ad hoc, logistik, dan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Selanjutnya, sebesar Rp 13,25 triliun atau 17,29 persen untuk dukungan tahapan seperti pembangunan renovasi/rehabilitasi gedung kantor dan gudang hingga belanja operasional kantor KPU di seluruh Indonesia.

Sementara itu, bila dibagi berdasarkan tahun alokasi, pada tahun 2022 sebesar RP 8,06 triliun, tahun 2023 sebesar Rp 23,85 triliun, dan sebesar RP 44,73 triliun.

"Kalau berdasarkan keperluannya ada dua, pertama digunakan untuk kegaitan tajapan pemilu sebesar Rp 63,40 triliun atau 82,71 persen. Jadi total anggaran yang Rp 76,6 triliun itu sebagian besar untuk kegiatan tahapan," ucap Hasyim.