Ridwan Kamil Minta Pusat Komunikasi ke Daerah-Masyarakat Soal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkomunikasikan proses penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah kepada masyarakat.

Sebab, diakui Ridwan, selama ini komunikasi itu bahkan kerap tak dilakukan dari pusat ke pejabat daerah dalam hal ini gubernur sebagai pengusul nama.

"Sehingga masukan saya yang pertama, tolong di situasi yang jelang 2024 yang akan ada ratusan (penjabat) ini, alasan memilih si a si b itu tidak hanya dikomunikasikan kepada pejabat pengusul dalam hal ini gubernur, tapi juga harus disosialisasikan kepada masyarakat," kata Ridwan dalam diskusi hibrida Kompas XYZ Forum II, Selasa (10/5/2022).

Komunikasi, menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, perlu dilakukan karena masyarakat juga bagian dari makhluk politik.

Pasalnya, masyarakat sudah terbiasa memilih pemimpin daerahnya melalui pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Baca juga: Asosiasi Pemerintah Kota Usul Sekretaris Daerah Jadi Penjabat Kepala Daerah

Menurut dia, sejauh ini dirinya selalu mengikuti prosedur ketika mengusulkan penjabat kepala daerah.

Adapun hal itu sesuai pertimbangan dengan mengusulkan beberapa aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah daerahnya. Kemudian para ASN itu diurutkan sesuai pertimbangan kedaerahan untuk diusulkan ke pusat.

"Biasanya prosedurnya itu kami usulkan tiga orang, kemudian tiga orang itu tidak semuanya yang nomor 1 itu dipilih, walaupun gubernur mengurutkan sesuai pertimbangan-pertimbangan kedaerahan, tapi ternyata kenyataannya tidak semua urutan 1 yang menurut kami itu yang optimal, itu yg dipilih," jelas Emil.

Namun, yang dipilih oleh pemerintah pusat justru nomor 2 atau 3. Bahkan, sebut dia, dimungkinkan juga tiga orang yang diusulkan daerah tak dipilih pusat.

"Jadi kesimpulannya, penjabat ini dari kacamata kami di daerah juga kriteria kenapa nomor 2, kenapa nomor 3, seringkali mohon maaf, belum terkomunikasikan secara optimal kepada kami yang mengusulkan, kira kira begitu," tutur Ridwan.

Baca juga: Tak Dilibatkan dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah, Asosiasi DPRD Merasa Dizalimi

Ridwan menegaskan, komunikasi dalam penunjukan penjabat sekali lagi penting bagi masyarakat.

Mengingat para penjabat menjelang 2024 ada ratusan orang dan harus mengetahui dan diketahui oleh masyarakat daerahnya.

"Nah ini dinamika-dinamika ini menyertai yang saya mohon izin perlu disosialisasikan bagaimana penjabat yang panjang ini akan mempengaruhi aksesibilitas dari masyarakat karena durasinya sangat panjang," ungkapnya.