Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Harap Mudik Lebaran 2022 Jadi Awal Kebangkitan Ekonomi dan Dimulainya Masa Endemi

Kompas.com - 09/05/2022, 12:38 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap mudik Lebaran 2022 menjadi awal dari kebangkitan ekonomi. Selain itu, ia juga berharap mudik tahun ini menjadi tanda dimulainya masa endemi.

Untuk itu, ia juga meminta agar pemudik menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kenaikan kasus setelah masa mudik berakhir.

“Kami selalu menekankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan kasus usai masa mudik,” ujar Budi seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (9/5/2022).

Hal tersebut ia ungkapkan lantaran mudik tahun ini berbeda dengan mudik pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Kawasan Lembang Diserbu Wisatawan Saat Libur Lebaran, Bupati: Kalau Kasus Covid-19 Tidak Naik, Berarti Masuk Endemi

Pasalnya di tahun ini, masyarakat sudah tidak melakukan mudik selama dua tahun lantaran pandemi Covid-19.

Hal itu ditunjukkan dengan hasil survei yang mengekspresikan animo masyarakat yang tinggi yaitu sebanyak 85,5 juta masyarakat yang ingin mudik.

“Hal itu merupakan kabar gembira sekaligus tantangan bagi semua stakeholder untuk dapat melayani dengan baik,” ujar Budi.

Adapun arus mudik dan balik lebaran tahun 2022 yang dimulai pada 25 April 2022 (H-7) sampai dengan tadi malam 9 Mei 2022 (H+5) telah dilalui.

Budi mengatakan, Kemenhub berkomitmen untuk menjalankan amanah Presiden Joko Widodo, agar pelaksanaan mudik ini berjalan dengan aman dan sehat, serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi masyarakat.

Baca juga: Kapan Indonesia Masuk Fase Endemi Covid-19?

“Berbagai masukan telah kami terima dan Alhamdulillah pada umumnya menyampaikan bahwa mudik pada tahun ini berjalan dengan baik,” ucap Budi.

Lebih lanjut Budi mengatakan, mudik mobilitas masyarakat pada mudik tahun ini sangat tinggi sehingga ia menilai pelayanan yang diberikan belum maksimal.

“Oleh karenanya kami sampaikan permohonan maaf belum bisa memenuhi harapan semua pihak. Kami akan lakukan evaluasi agar kegiatan mudik dan juga kegiatan dimana akan ada pergerakan yang masif di masa yang akan datang, dapat diantisipasi dengan lebih baik,” ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com