Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik, Mayoritas Publik Tak Tahu Pemerintah Bentuk Satgas BLBI

Kompas.com - 28/04/2022, 20:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik cenderung tidak mengetahui bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April 2022.

"Kami punya pertanyaan, apakah Ibu/Bapak pernah mendengar Satgas BLBI yang belum lama ini dibentuk pemerintah? Yang tahu itu 17,2 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil surveinya, Kamis (28/4/2022).

Sementara itu, menurut dia, sebanyak 82,8 persen mengaku tidak tahu soal Satgas BLBI. 

"Overall, banyak yang tidak tahu. Jadi banyak yang tidak tahu gebrakan Pak Mahfud (Menkopolhukam) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dalam soal ini," ucap dia.

Baca juga: Baru Sita Aset Senilai Rp 19,16 Triliun, Kinerja Satgas BLBI Dinilai Belum Optimal

Kendati demikian, para responden survei yang mengaku tahu tentang keberadaan Satgas BLBI memberikan sentimen positif.

Mereka yakin bahwa baik Mahfud MD maupun Sri Mulyani, melalui Satgas BLBI, sanggup menyelamatkan dan mengembalikan aset-aset negara.

Burhanuddin menyebutnya sebagai modal yang bagus bagi kedua menteri untuk menggencarkan lebih jauh keberadaan dan kerja Satgas BLBI ini.

"Ada 7,9 persen ditambah 67,3 persen yang sangat setuju langkah pemerintah soal BLBI untuk mengembalikan dana dan aset yang diambil oleh para obligor nakal. Yang tidak setuju kecil sekali," ucap Burhanuddin.

Baca juga: Satgas BLBI Sudah Sita 19,9 Juta Meter Persegi Tanah Obligor-Debitur, Nilainya Rp 19 Triliun

"Pekerjaan rumah dari sedikitnya publik yang tahu gebrakan Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani perlu di-follow up ke depan. Semakin banyak orang yang tahu, semakin mereka setuju langkah pemerintah mengembalikan dan menyelamatkan aset negara yang digarong obligor kakap," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com