Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Diminta Tawarkan 4 Solusi Perang Rusia-Ukraina ke Negara G20 di Eropa

Kompas.com - 08/04/2022, 06:17 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, ada empat hal yang patut dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan berkeliling ke negara anggota G20 di Eropa untuk mencari solusi konflik militer Rusia-Ukraina.

Rencana lawatan itu akan dilakukan Retno supaya bisa mendapatkan solusi terkait konflik itu sebelum Konferensi Tingkat Tinggi G20 digelar di Bali pada November 2022 mendatang.

"Pertama, memberi pemahaman kepada negara-negara pro Amerika Serikat bahwa yang diminta oleh Rusia adalah jaminan bahwa NATO tidak melakukan ekspansi terus ke Timur," kata Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Langkah kedua yang harus dilakukan Retno, kata Hikmahanto, adalah meminta negara-negara Eropa untuk membuat jaminan tertulis bahwa mereka tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Baca juga: AS Ancam Bisa Boikot Beberapa Pertemuan G20 jika Rusia Hadir

"Ketiga, bertemu dengan Rusia dengan bekal ini dan minta agar Rusia melakukan gencatan senjata," ujar Hikmahanto.

Yang terakhir, lanjut Hikmahanto, Menlu Retno mendatangi Ukraina dan membujuk Presiden Volodymyr Zelensky tidak melakukan provokasi ke Rusia dan lebih mengedepankan rakyatnya.

"Karena provokasi terhadap Rusia akan meningkatkan agresivitas Rusia dan itu dilampiaskan dengan membuat rakyat Ukraina dalam situasi yang sulit," ujar Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan, jika pada akhirnya jalan keluar untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina tak kunjung tercapai, dan kemudian berdampak terhadap penyelenggaraan KTT G20 di Bali, maka paling tidak Indonesia sudah berupaya sekuat tenaga mencari solusi.

Baca juga: Kemenlu Enggan Komentari Pernyataan Menkeu AS yang Ancam Tak Ikut Agenda G20

"Kalau ujungnya nanti G20 gagal diselenggarakan bahkan bubar karena pertikaian Amerika Serikat dan sekutunya vs Rusia, Indonesia sebagai presidensi sudah melakukan upaya dan ikhtiar," kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan, rencana Retno untuk melakukan diplomasi secara aktif dengan mendekati negara-negara anggota G20 di Eropa demi mencari jalan keluar konflik Rusia-Ukraina sudah tepat. Hal itu, kata dia, jauh lebih baik ketimbang berharap konflik itu akan reda seiring waktu.

Secara terpisah Retno mengeklaim, pemerintah Indonesia sudah bergerak dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut sejak hari pertama invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.

"Kemungkinan besar saya juga akan berjalan ke Eropa untuk bicara satu per satu dengan anggota G20 bagaimana mencari cara yang paling baik untuk mengatasi situasi yang sangat sulit ini," kata Retno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Retno mengatakan, sebagai presidensi G20, Indonesia ingin berkontribusi dalam memberi masukan mengenai penyelesaian masalah Ukraina.

Baca juga: Ada Tantangan Perang Ukraina-Rusia, Kemenlu: Pemerintah Terus Komunikasi dengan Negara Anggota G20

"Karena kalau semakin panjang enggak selesai, dampaknya akan ke G20 dan ke kita semua," ujar Retno.

Sampai saat ini belum ada tanda-tanda Rusia dan Ukraina melakukan gencatan senjata dalam peperangan yang meletus sejak 24 Februari 2022 lalu. Rusia beralasan serangan itu dilakukan untuk membantu dua negara yang baru merdeka, yakni Republik rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk dari gempuran Ukraina.

Selain itu, dengan serangan itu Rusia menuntut supaya Ukraina membatalkan rencana untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Rusia juga meminta NATO untuk tidak terus melakukan ekspansi ke arah Timur dengan menerima negara-negara bekas anggota Federasi Uni Soviet.

Amerika Serikat dan sekutunya lantas menjatuhkan serangkaian sanksi kepada Rusia. Rusia kemudian membalasnya dengan beragam sanksi.

Baca juga: AS Kekeh Tolak Rusia di Forum G20, Sampai Ancam Tak Ikut Agenda di Indonesia

Selain itu, pertikaian antara Rusia dan Ukraina juga terjadi di tataran diplomasi. Salah satunya adalah di forum G20.

Amerika Serikat dan sekutunya mendesak Indonesia untuk tidak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT G20 yang akan digelar di Bali. Sedangkan sampai saat ini Indonesia memilih bersikap netral dan tetap mengundang seluruh negara anggota G20.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com