Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Enggan Komentari Pernyataan Menkeu AS yang Ancam Tak Ikut Agenda G20

Kompas.com - 07/04/2022, 16:01 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) enggan memberikan komentar terkait pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang mengancam tak akan mengikuti agenda G20 di Indonesia bila terdapat perwakilan dari Rusia.

Pernyataan Yellen tersebut diungkapkan saat ia menghadiri sidang Komite Jasa Keuangan DPR AS pada Rabu (6/4/2022) waktu setempat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengungkapkan, pihaknya mencermati pernyataan Menkeu AS tersebut, namun tak ingin berkomentar lebih jauh.

"Kita memiliki kebijakan untuk tidak mengomentari statement yang disampaikan tersebut. Tidak semua pernyataan perlu direspon," ujar dia dalam press briefing yang dilakukan secara virtual, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: AS Kekeh Tolak Rusia di Forum G20, Sampai Ancam Tak Ikut Agenda di Indonesia

Namun demikian, pihaknya menegaskan, pada pertemuan tingkat menteri keuangan dan bank sentral anggota G20 yang rencananya akan dilakukan di Washington pada 20-21 April mendatang, pihak Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai persiapan.

Pertemuan pada 20-21 April di Washington tersebut dilakukan di sela-sela penyelenggaraan IMF-World Bank Spring Meetings.

"Dari sisi persiapan Kemenkeu terus mempersiapkan untuk bisa berhasil dalam penyelenggaraan acara," ujar Faizasyah.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu AS Janet Yellen menegaskan pernyataan Presiden AS Joe Biden yang sebelumnya sempat mengatakan ingin Rusia keluar dari forum G20.

"Presiden Biden menjelaskan, dan saya tentu setuju dengannya, bahwa itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa bagi Rusia di lembaga keuangan mana pun,” kata Yellen.

“Dia meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20, dan saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana,” kata Yellen.

Baca juga: Siapa Anak Putin dan Kenapa Jadi Target Sanksi Rusia dari AS?

Adapun Faizasyah mengatakan, terkait dengan penyelenggaraan KTT G20 yang rencananya diselenggarakan di Bali pada November mendatang, seluruh undangan telah dikirimkan kepada anggota G20 sejak 22 Februari 2022 lalu.

Pihaknya pun mengatakan, Indonesia tetap berharap seluruh anggota G20 bisa hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan dalam rangkaian G20, baik itu pada pertemuan financial track maupun sherpa track.

"Indonesia menjalankan presidensi dengan tetap mengharapkan kehadiran seluruh anggota G20 dalam berbagai pertemuan, baik financial track dan sherpa track," ucap Faizasyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com