Jakarta Catat Perbaikan Drastis dalam Toleransi Beragama Selama 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mencatat perbaikan signifikan dalam indeks kota toleransi sepanjang 2021 berdasarkan hasil riset SETARA Institute terbaru.

Berdasarkan indeks itu, Jakarta kini ada di posisi 40 dari 94 kota di seluruh Indonesia (empat kota administrasi DKI Jakarta telah dijadikan satu). Pada 2020, DKI Jakarta ada di peringkat 82.

Perbaikan sebanyak 42 peringkat itu  hanya kalah dari Kota Banjarmasin yang naik 44 peringkat dari 62 (2020) menjadi 18 (2021).

Baca juga: Depok Kota Paling Intoleran Berdasarkan Riset Setara Institute 2021

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, mengapresiasi perbaikan tersebut.

DKI Jakarta sempat jadi kota paling intoleran pada 2017 dan kota ketiga paling intoleran pada 2018.

"Setelah Pilkada 2017, waktu itu Pak Anies belum membuat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) baru, artinya pada variabel itu kami tidak bisa nilai," kata Ismail kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).

"Lalu harus diakui, khususnya di 2021, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) DKI itu bekerja sangat serius, dipimpin oleh Professor Dede Rosada, lalu konflik (pendirian) tujuh gereja juga diselesaikan di tahun 2021. Artinya memang ada peningkatan dan itu kami catat," ujar Ismail.

Penguatan peran FKUB oleh Pemprov DKI Jakarta dianggap sangat signifikan hingga provinsi tersebut juga berhasil meraih Penghargaan Kerukunan (Harmony Award) dari Kementerian Agama pada tahun yang sama.

Dalam indeks kota toleran terbaru ini, Kota Singkawang di Kalimantan Barat dinobatkan sebagai kota paling toleran dengan skor 6,483. Sementara itu, Kota Depok di Jawa Barat menempati urutan paling buncit dalam pemeringkatan yang sama dengan skor 3,577.

SETARA Institute menetapkan empat variabel dan delapa indikator dalam riset tersebut, yaitu:

1. Regulasi pemerintah kota (RPJMD/produk hukum lain [10 persen] dan kebijakan diskriminatif [20 persen]).
2. Tindakan pemerintah (pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi [10 persen] dan tindakan nyata terkait peristiwa itu [15 persen]).
3. Regulasi sosial (peristiwa intoleransi (20 persen) dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi (10 persen).
4. Demografi agama (heterogenitas keagamaan penduduk [5 persen] dan inklusi sosial-keagamaan [10 persen]).