Kompas.com - 30/03/2022, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kota Depok di Jawa Barat menempati urutan paling bawah dalam indeks kota toleran hasil riset Setara Institute tahun 2021. Riset tersebut mengukur skor toleransi terhadap 94 kota di seluruh Indonesia (empat kota administrasi di Jakarta dijadikan satu) menggunakan delapan indikator.

Kota Depok memperoleh skor 3,577, di bawah Pariaman (Sumatera Barat), Cilegon (Banten), dan Banda Aceh. Depok turun dua peringkat dibandingkan pemeringkatan tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyebut bahwa Depok menorehkan skor rendah pada dua indikator yang bobotnya tinggi.

Baca juga: Setara Institute Nobatkan Singkawang Kota Paling Toleran di Indonesia

Produk-produk hukum di Depok dianggap diskriminatif dan tindakan wali kotanya dinilai tidak mempromosikan toleransi.

"Kalau teman-teman masuk ke Depok, bagaimana dalam 20 tahun berjalan, Depok mengalami satu proses penyeragaman yang serius atas nama agama dan moralitas," ujar Ismail kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).

Ismail menambahkan, dari empat variabel yang ada, elemen masyarakat sipil di Depok menorehkan skor cukup baik, tetapi tak cukup untuk menambal skor buruk dalam hal produk hukum daerah dan kepemimpinan politik.

Akibatnya, Depok dinilai amat terdominasi oleh salah satu agama dalam berbagai ruang-ruang publik, termasuk hingga sektor properti.

"Itu bagian dari proses segregasi yang dipicu oleh kepemimpinan politik di tingkat lokal," kata Ismail.

Berkebalikan dari Depok, Singkawang terpilih menjadi kota paling toleran berdasarkan pemeringkatan yang sama. Di bawah Singkawang, ada Manado yang menempati urutan kedua (6,4), Salatiga (6,367), Kupang (6,337), Tomohon (6,133), Magelang (6,02), Ambon (5,9), Bekasi (5,83), Surakarta (5,783), dan Kediri (5,733).

Setara Institute menetapkan empat variabel dan delapan indikator dalam studi ini, yaitu:

  1. Regulasi pemerintah kota (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/produk hukum lain (10 persen) dan kebijakan diskriminatif (20 persen)).
  2. Tindakan pemerintah (pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi (persen) dan tindakan nyata terkait peristiwa itu (15 persen)).
  3. Regulasi sosial (peristiwa intoleransi (20 persen) dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi (10 persen)).
  4. Demografi agama (heterogenitas keagamaan penduduk (5 persen) dan inklusi sosial-keagamaan (10 persen)).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Tolak Eksepsi 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain, Sidang Dilanjutkan

Hakim Tolak Eksepsi 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain, Sidang Dilanjutkan

Nasional
9 Saksi yang Hadir dalam Sidang Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

9 Saksi yang Hadir dalam Sidang Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Jokowi: Jangan Ada Gesekan di Tahun Politik, Negara Ini Harus Aman

Jokowi: Jangan Ada Gesekan di Tahun Politik, Negara Ini Harus Aman

Nasional
KPK Akan Terus Panggil Paksa Saksi Sidang Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101

KPK Akan Terus Panggil Paksa Saksi Sidang Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
Soal Foto Rambut Hitam Ganjar, Pengamat: Bukan Tak Enak ke PDI-P, Justru Manfaatkan Momen

Soal Foto Rambut Hitam Ganjar, Pengamat: Bukan Tak Enak ke PDI-P, Justru Manfaatkan Momen

Nasional
Ferdy Sambo Peluk dan Cium Kening Putri Candrawathi Saat Bertemu di Ruang Sidang

Ferdy Sambo Peluk dan Cium Kening Putri Candrawathi Saat Bertemu di Ruang Sidang

Nasional
Bantu Kebutuhan Psikologis Penyintas Gempa Cianjur, Dompet Dhuafa Gulirkan Layanan Psychological First Aid

Bantu Kebutuhan Psikologis Penyintas Gempa Cianjur, Dompet Dhuafa Gulirkan Layanan Psychological First Aid

Nasional
KPK Akan Kaji Permintaan Lukas Enembe Berobat ke Singapura

KPK Akan Kaji Permintaan Lukas Enembe Berobat ke Singapura

Nasional
Ferdy Sambo Bakal Beri Keterangan soal Ismail Bolong Usai Sidang

Ferdy Sambo Bakal Beri Keterangan soal Ismail Bolong Usai Sidang

Nasional
Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Nasional
Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Nasional
Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Nasional
Sembuh dari Covid-19, Putri Candrawathi Hadiri Sidang di PN Jakarta Selatan

Sembuh dari Covid-19, Putri Candrawathi Hadiri Sidang di PN Jakarta Selatan

Nasional
Pesan BNPB untuk Korban Gempa Cianjur: Jangan Gunakan Air Kotor Selama Darurat Bencana

Pesan BNPB untuk Korban Gempa Cianjur: Jangan Gunakan Air Kotor Selama Darurat Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.