Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inisiasi Dialog Damai, Komnas HAM Harap TNI-Polri dan OPM Segera Gencatan Senjata

Kompas.com - 23/03/2022, 13:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap, dialog damai yang tengah diinisiasi antara pemerintah, TNI/Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), dapat berujung pada terciptanya gencatan senjata.

Dalam menginisiasi dialog damai, Komnas HAM melalui kantor perwakilan di Papua maupun kantor pusat di Jakarta berupaya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh kunci di Bumi Cenderawasih maupun mancanegara, utamanya tokoh-tokoh pro-kemerdekaan Papua.

"Misinya saya katakan, yang pertama adalah mencegah terulangnya kekerasan. Kalau ketemu, saya akan bicara dengan semua pihak, bisakah menghentikan pendekatan senjata ini, dan kita masuk dalam pendekatan dialog? Itu dulu pertanyaannya," ungkap Taufan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/3/2022).

"Kalau bisa, berarti ada satu tahapan yang saya sebut sebagai bahasa yang digunakan orang, gencatan senjata. Artinya, semua pihak sepakat (pendekatan dialog)," lanjutnya.

Baca juga: Komnas HAM Dalami Keterangan Sejumlah Pihak Terkait Dugaan Salah Tangkap Begal dan Penyiksaan oleh Polisi

Saat ini, pendekatan bersenjata masih menjadi kebijakan di Papua, baik yang dilakukan oleh Jakarta maupun kelompok pro-kemerdekaan di Papua.

Taufan mengeklaim, TNI-Polri mendukung inisiasi dialog damai ini kendati saat ini pendekatan bersenjata masih diterapkan di Papua melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dari TNI dan Operasi Damai Cartenz dari Polri.

"Termasuk pihak internasional juga akan kita mintakan untuk membantu agar semua pihak hentikan semua pertikaian senjata itu, masuk meja perundingan," kata dia.

"Itu misinya. Setelah sepakat itu, kita rumuskan bersama, formula dialog antara pemerintah Indonesia dengan tokoh-tokoh Papua termasuk yang pro-kemerdekaan untuk mencari solusi," lanjut Taufan.

Ia mengaku optimistis bahwa dialog damai Jakarta-Papua ini bisa tercapai, seperti halnya yang terjadi di Aceh.

Baca juga: Nilai Janggal Putusan Lepas Terdakwa Unlawful Killing, YLBHI Singgung soal Temuan Komnas HAM

"Saya belasan tahun ikuti Aceh sebagai peneliti dan aktivis, bahkan disertasi saya soal Aceh Merdeka. Semua orang pesimistis, tapi nyatanya bisa kesepakatan damai yang kita sebut Perjanjian Helsinki," ujar Taufan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com