Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Keuntungan Indonesia Tak Pernah Lockdown adalah Perekonomian Terus Bergerak

Kompas.com - 22/03/2022, 13:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, salah satu keuntungan Indonesia dengan tidak melakukan lockdown selama pandemi Covid-19 adalah perekonomian negeri ini terus bergerak.

"Perekonomian di Tanah Air sepanjang tahun 2020-2021 terus bergerak. Salah satunya karena kita tidak pernah lockdown. Dan ini mempermudah untuk akselerasi perekonomian di tahun 2022," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di acara CNBC Economic Outlook 2022 yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (22/3/2022).

Kebijakan itu seiring dengan keberhasilan Indonesia mengendalikan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Manfaat Presidensi G20 bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia

Menurut Jokowi keberhasilan menjaga perekonomian dan mengendalikan pandemi itu menjadi salah satu fondasi yang baik bagi Indonesia saat mengawali 2022.

Fondasi kedua, Indonesia telah memulai reformasi struktural yakni dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja dan dilakukannya penyederhanaan birokrasi untuk investasi.

Menurut Jokowi kedua hal itu merupakan fondasi besar yang hasilnya mulai dapat dinikmati pada 2022.

Fondasi etiga, langkah-langkah hilirisasi juga sudah berlangsung besar-besaran pada 2021. Ekspor bahan baku dihentikan dan pemerintah mendorong untuk hilirisasi di dalam negeri.

"Tahap demi tahap hilirisasi akan semakin tinggi, akan semakin meningkat, dan akan terus ini menggerakkan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri," ujar Jokowi.

Fondasi keempat, ekonomi digital sebagai basis ekonomi baru juga sudah cukup kuat sejak tahun lalu. Hal itu terjadi antara lain karena sudah ada decacorn dan unicorn di dalam negeri dan jumlahnya akan terus bertambah.

"Hal ini sebagai bukti bahwa infrastruktur digital semakin meluas dan ekosistem digital juga semakin kondusif," kata  Jokowi.

"Dengan fondasi-fondasi tersebut, saya meyakini kita bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih baik di 2022 ini," lanjut Presiden.

Presiden juga menjelaskan, ke depan kebijakan hilirisasi akan terus dilanjutkan dengan turunan produk yang lebih banyak dan lebih bervariatif. Harapannya, hal itu dapat membuka investasi yang lebih besar dan membuka lapangan kerja yang semakin banyak.

"Selain itu nilai ekspor kita akan terus meningkat, akan terus memperbaiki balance of payment kita, dan memperkokoh fiskal serta moneter kita. Hal ini akan semakin memperkokoh fondasi perekonomian kita," katanya.

"Yang kedua, kita mempercepat pengembangan ekonomi hijau yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Alam Indonesia memberikan modal besar kepada kita untuk mengembangkan energi hijau yang murah," kata Presiden.

Yang ketiga, Indonesia akan membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi mengatakan, pengembangan IKN akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia, utamanya bagian timur.

"Dan nantinya akan menjadi motor inovasi bagi akselerasi pembangunan ekonomi masa depan. Saya mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi pada proses ini, ikut menjadi bagian dalam perjalanan sejarah penting bangsa, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kejayaan Nusantara," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com