Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Kembangkan KJA SMART Ramah Lingkungan untuk Kurangi Limbah Budi Daya Ikan

Kompas.com - 18/03/2022, 16:36 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.comKementerian Kelautan dan Perikanan (KP), melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KP mengembangkan Karamba Jaring Apung (KJA) Sistem Manajemen Air dengan Resirkulasi dan Tanaman (SMART) yang ramah lingkungan.

KJA SMART yang ramah lingkungan ini diharapkan mampu mencegah dan mengendalikan beban cemar dari budidaya ikan.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melakukan kunjungan kerja ke Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI), Waduk Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat.

Selain ketiganya, hadir pula Duta Besar Jerman Ina Lepel, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika serta Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Baca juga: Minyak Goreng Murah Langka, KKP: Pepes Ikan Lebih Bergizi dan Nikmat

Dalam agenda kegiatan tersebut, Menteri Trenggono diperlihatkan miniatur atau maket dari KJA SMART serta penjelasan mengenai cara kerja dan keunggulan dari teknologi tersebut. 

Selain itu, kunjungan tersebut turut memperlihatkan sebuah penelitian baru, yakni KJA SMART Jaring Ganda.

KJA SMART Jaring Ganda menggunakan kolam yang terdiri dari tiga lapisan dan dilengkapi dengan penampung sisa pakan, sehingga mempermudah proses penyedotan limbah.

Adapun percobaan tersebut dilakukan sebanyak dua kali, yakni tanpa dan dengan inkubasi sisa pakan satu minggu. Lalu dilakukan juga pengamatan kualitas air setiap minggu.

Lebih lanjut, Menteri Trenggono berharap KJA SMART dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi limbah akibat dari adanya aktivitas budi daya ikan di Waduk Jatiluhur.

“Permasalahan yang ditemukan di lapangan harus segera ditangani dengan baik. Semoga dengan adanya KJA SMART bisa menjadi solusi pengurangan limbah dari budidaya ikan,” ujar Menteri Trenggono dalam keterangan pers yang diterima oleh kompas.com, Jumat (18/03/2022).

Menteri Trenggono bersama dengan Menko Merves Luhut Pandjaitan serta Gubernur Jabar Ridwan Kamil melakukan kunjungan untuk menyaksikan KJA SMART, di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI), Waduk Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat, Selasa (15/03/2022).DOK. KKP Menteri Trenggono bersama dengan Menko Merves Luhut Pandjaitan serta Gubernur Jabar Ridwan Kamil melakukan kunjungan untuk menyaksikan KJA SMART, di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI), Waduk Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat, Selasa (15/03/2022).

Senada dengan pendapat Menteri KP, Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta mengutarakan bahwa pihaknya berhasil menghasilkan ragam inovasi untuk mengurangi pencemaran di waduk dan danau.

Salah satu inovasi tersebut adalah teknologi KJA SMART yang menggabungkan antara sistem budi daya ikan dan pertanian (akuaponik) yang telah dimodifikasi, sehingga KJA SMART dapat diterapkan di perairan terbuka, seperti waduk atau danau.

Sementara itu, Kepala BRPSDI Iswari Ratna Astuti mengatakan pihaknya telah melakukan penelitian KJA SMART Jaring Ganda langsung di Waduk Jatiluhur.

Baca juga: KKP Setop Operasi Kapal Penambang Pasir Timah di Perairan Bangka, Ini Penyebabnya

Lebih lanjut, Ratna mengatakan bahwa hasil penelitian teknologi KJA SMART itu mampu mengurangi beban cemar bahan organik, nutrient N dan P dari aktivitas budi daya ikan yang masuk ke perairan.

“KJA SMART ini mampu mengurangi beban cemar bahan organik, sehingga hal ini berdampak pada terjaganya kualitas perairan,” kata Ratna.

Halaman:


Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com