Jokowi Perintahkan Rekrut Putra Daerah untuk Posisi Deputi Badan Otorita IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta putra daerah direkrut untuk mengisi posisi deputi di Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Selain itu, Presiden meminta sosialisasi mengenai pemindahan ibu kota dilakukan secara efektif dengan berbagai elemen masyarakat.

"Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah. Sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang membahas IKN di Istana Merdeka, Kamis (10/3/2022).

"Dan komunikasi ke berbagai elemen kenapa sih ada pemindahan ini. Tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Bisa Aturan Turunan UU IKN Maret ini Selesai

Kemudian, Jokowi juga meminta agar dalam sosialisasi juga disampaikan soal padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, dan PDB ekonomi saat ini 58 persen ada di Jawa.

"Disampaikan juga Jakarta pun akan kita perbaiki. Bukan ditinggalkan. Jangan ada sebuah persepsi itu," tambahnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama presiden juga menekankan sejumlah hal lain.

Pertama, Jokowi meminta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe bekerja dengan cepat mempersiapkan pembangunan Kota Nusantara.

Presiden menekankan proses yang berkaitan dengan kelembagaan dapat dituntaskan secara cepat.

"Saya ingin beliau berdua (Bambang dan Dhony) bekerja dengan cepat. Terutama yang berkaitan dengan kelembagaaan diselesaikan. Masalah pertanahan nanti diserahterimakan dengan Pak Menteri ATR/BPN sehingga bisa secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah IKN," katanya.

Baca juga: Jokowi Minta Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Bekerja Cepat Siapkan Pembangunan IKN

"Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," lanjut Jokowi.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan proses pengadaan tanah di kawasan IKN Nusantara hanya dapat dialihkan kepada instantsi yang memerlukan tanah untuk pembangunan Kota Nusantara.

Kedua, Kepala Negara meminta penerbitan izin dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN Nusantara dihentikan.

"Betul-betul disetop. Bukan hanya memperketat, tapi setop mengenai penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN," tegas Jokowi.

"Nanti saya minta Pak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai hal ini baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," katanya.