Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Sejumlah Kementerian Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Kompas.com - 08/03/2022, 14:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta sejumlah kementerian mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah.

Ma'ruf mengatakan, kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri merupakan hal wajar, tetapi pemerintah harus mengantisipasi agar kenaikan harga itu berada di batas wajar.

"Biasanya memang pada bulan Ramadhan itu ada kenaikan, itu sepanjang dalam batas yang wajar, karena itu harus disiapkan langkah antisipasi jangan sampai kenaikan yang lebih (dari batas wajar)," kata Ma'ruf di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: Wapres Minta Kementan Pastikan Stok Komoditas Pangan Aman Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Ma'ruf menambahkan, antisipasi kenaikan harga itu tidak hanya menjadi tugas Kementerian Pertanian, tetapi juga kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN.

Karena itu, dia meminta kementerian-kementerian tersebut bekerja sama dalam menyiapkan ketersediaan bahan pokok dan rencana pengendalian harga.

"Dan siap untuk melakukan intervensi-intervensi manakala ada hal-hal yang memang bisa mengganggu, baik ketersediaan maupun juga kenaikan harga yang tidak sewajarnya," ujar Ma'ruf.

Dalam kunjungan ke kantor Kementerian Pertanian, Ma'ruf mendapat penjelasan soal ketersediaan bahan-bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

"Dari laporan yang saya terima dari Menteri Pertanian dan berbagai data yang disajikan, bahwa semuanya aman sampai dengan Hari Raya Idul Fitri," kata Ma'ruf.

Ia menegaskan, ketersediaan bahan pokok penting agar tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat seperti kelangkaan minyak goreng dan kedelai yang terjadi dalam hari-hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com