Penyidik Limpahkan Berkas Perkara 4 Penyuap Rahmat Effendi ke Jaksa KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara penyuap Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi atau Pepen kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Adapun mereka yang menjadi penyuap Pepen adalah Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; swasta, Lai Bui Min alias Anen; dari PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi, dan camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Keempatnya merupakan tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

“Berkas perkara para tersangka pemberi suap dalam perkara dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi telah dinyatakan lengkap,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: KPK Perpanjang Lagi Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

“Selanjutnya, tim penyidik telah menyerahkan para tersangka AA (Ali Amril) dkk kepada tim Jaksa KPK beserta barang buktinya,” ucapnya melanjutkan.

Ali menyampaikan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka tim jaksa melakukan penahanan lanjutan selama 20 hari sampai nanti tanggal 23 Maret 2022.

Dalam waktu 14 hari kerja, ujar dia, Jaksa KPK bakal melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam kasus ini, Pepen diduga telah menerima ratusan juta rupiah dari hasil minta "uang jabatan" kepada pegawai Pemerintah Kota Bekasi.

KPK juga menduga Pepen menggunakan banyak cara untuk memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek pengadaan barang dan jasa dari sejumlah pihak swasta.

Baca juga: PKS Bantah Pencopotan Ketua DPRD Kota Bekasi Terkait Kasus Korupsi Rahmat Effendi

Namun, uang tersebut diduga tidak pernah disetorkan langsung kepada Pepen, melainkan melalui orang kepercayaannya yang juga ASN Kota Bekasi.

"Pihak-pihak tersebut (swasta) menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaan (Pepen)," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Dalam suap proyek pengadaan lahan, misalnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi diduga jadi menjadi kepanjangan tangan Pepen untuk menerima Rp 4 miliar dari pihak swasta.

Lalu, Camat Jatisampurna Wahyudin diduga jadi perpanjangan tangan Pepen untuk menerima Rp 3 miliar dari Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

Wahyudin juga diduga menerima Rp 100 juta, mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi.

Baca juga: KPK Dalami Aliran Uang Rahmat Effendi dari Dirut PDAM Tirta Patriot Bekasi

Pepen dibekuk dalam kegiatan tangkap tangan. Total ada 13 orang selain Pepen yang ikut ditangkap pada 5 dan 6 Januari 2022. Dari hasil tangkap tangan ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp 5 miliar.

Selain Pepen, ada empat orang yang menjadi penerima suap. Mereka adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin, Lurah Kali Sari Mulyadi alias Bayong, Camat Jatisampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.