Survei LSI: Mayoritas Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden, Jokowi Harus Turun di 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas responden menolak wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Berdasarkan temuan survei ini, maka penundaan pemilu ini bisa kita simpulkan ditolak oleh mayoritas warga," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan LSI dalam acara rilis survei, Kamis (3/3/2022).

Survei ini menunjukkan, mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu baik dengan alasan penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.

Saat ditanya pendapatnya soal perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi yang belum berakhir, 70,7 persen responden menyatakan Presiden Joko Widodo harus meletakan jabatannya pada 2024 meski pandemi belum berakhir.

Baca juga: PKS: Diamnya Jokowi Multitafsir, Bisa Dianggap Dukung Pemilu Ditunda

Sementara terdapat 20,3 persen responden berpendapat masa jabatan Jokowi diperpanjang hingga 2027 karena pandemi belum berakhir, dan 9 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Selanjutnya, terdapat 68,1 persen yang menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi.

Sedangkan 24,1 persen setuju masa jabatan presiden diperpanjang untuk memulihkan ekonomi dan 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Hasil serupa juga muncul ketika responden ditanya soal ide perpanjangan masa jabatan presiden demi memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.

"Baik karena alasan ekonomi, alasan pandemi, maupun alasan IKN, sikap dasar masyarakat adalah menolak, 69,6 persen masyarakat lebih setuju dengan pendapat kedua atau menolak perpanjangan masa jabatan presiden," kata Djayadi.

Baca juga: Perludem: Tunda Pemilu dengan Alasan Ekonomi Pandemi Covid-19 Bertentangan dengan Penyelenggaraan Pilkada 2020

Hanya terdapat 22,3 persen responden yang setuju perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan ibu kota baru sedangkan 8,1 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Di samping itu, survei ini juga menanyakan pendapat masyarakat soal penyelenggaraan Pemilu 2024 di tengah pandemi, hasilnya mayoritas responden setuju pemilu tetap digelar walau dalam kondisi pandemi.

"Secara keseluruhan 64 persen masyarakat menyatakan tetap harus dilakukan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu walaupun kondisi kita masih pandemi," ujar Djayadi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Inisiasi Petisi Tolak Penundaan Pemilu, 400-an Orang Sudah Tanda Tangan

Survei ini dilaksanakan oleh LSI pada 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022 lalu terhadap 1.197 responden yang diwawancarai melalui telepon.

Survei ini memiliki margin of erorr ±2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Diketahui, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.