PKS: Diamnya Jokowi Multitafsir, Bisa Dianggap Dukung Pemilu Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap menanggapi munculnya wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut dia, Presiden Jokowi pun harus bersikap menolak wacana tersebut seperti pada pernyataannya ketika disinggung soal wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan.

"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).

Menurut Mardani, Jokowi sejauh ini belum menyampaikan pendapat atau pandangannya terkait penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Perludem: Tunda Pemilu dengan Alasan Ekonomi Pandemi Covid-19 Bertentangan dengan Penyelenggaraan Pilkada 2020

Padahal, hal tersebut diyakini menimbulkan ragam persepsi di masyarakat. Salah satunya adalah Presiden Jokowi dianggap mendukung penundaan pemilu.

"Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih, ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," jelasnya.

Di sisi lain, Mardani menilai alasan pandemi Covid-19 untuk menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal.

Hal itu dinilai bertentangan dengan sikap pemerintah yang justru memaksakan menggelar Pilkada serentak pada 2020. Padahal, saat itu situasi kondisi pandemi Covid-19 tengah mengalami peningkatan kasus.

"Selain itu, pemerintah juga terus mengeklaim kondisi sekarang tertangani dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan peta jalan perubahan status bencana ini menjadi endemi," ujarnya.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Azyumardi: Saya Melihat Gejalanya, Perkataan Jokowi Selalu Berlawanan dengan Tindakan

Anggota Komisi II DPR itu mengingatkan Jokowi tentang menjadi pemimpin yang baik. Dia mengatakan, pemimpin seperti itu semestinya taat asas dan membangun sistem yang baik.

Jika sistem terbangun dengan baik, kata dia, maka mudah saja regenerasi dan tidak akan ada figuritas hingga memperpanjang kekuasaan atau masa jabatan.

"Ingat, semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik para pengelola negeri saat ini," pungkasnya.

Diketahui, hingga kini Presiden Jokowi belum menyampaikan sikapnya soal wacana penundaan pemilu 2024 yang disuarakan oleh beberapa ketua umum partai politik koalisi pemerintah.

Baca juga: Ada Usul Penundaan Pemilu, Faisal Basri Sebut Negara dan Korporasi Bersatu untuk Kepentingan Sesaat

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengaku sejak awal skeptis bahwa penetapan hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, bakal mengakhiri spekulasi soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Azra mengungkapkan, di berbagai kesempatan ia mengatakan kepada publik agar jangan begitu yakin dengan penetapan pemungutan suara Pemilu 2024.

Sebab, menurut dia, perkataan Presiden Joko Widodo kerap berbanding terbalik dengan tindakannya.

"Banyak orang yang bilang bahwa tidak ada lagi wacana mengenai perpanjangan masa jabatan presiden periode ketiga. Tapi saya juga terbuka mengemukakan di media, saya kira jangan jangan, apalagi yakin, karena saya melihat gejalanya apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan," ujar Azra dalam diskusi daring Paramadina Democracy Forum, Rabu (2/3/2022).