Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negara Lain Sudah Tak Ada Pembatasan, Luhut: Kita Lebih Konservatif

Kompas.com - 14/02/2022, 17:09 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pendekatan pemerintah dalam menghadapi gelombang Covid-19 varian Omicron cenderung lebih konservatif dibandingkan dengan negara lain.

Pasalnya, beberapa negara di dunia sudah mulai melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat atau bahkan sudah tidak mewajibkan penduduknya untuk menggunakan masker.

"Dibandingkan beberapa negara yang sudah tidak melakukan pembatasan bahkan tidak diwajibkan kembali memakai masker, pendekatan kami lebih konservatif," kata Luhut dalam konferensi pers hasil evaluasi PPKM, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Dua Kapal Pesiar dari Norwegia Izinkan Penumpang Mereka Lepas Masker

Pada masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berlaku dalam sepekan ke depan, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian.

Hal ini dikarenakan karakterisik Covid-19 varian Omicron yang berbeda dengan varian Delta yang merebak tahun lalu.

Selain itu, pemerintah juga belum berencana untuk menginjak rem terkait kegiatan perekonomian.

Penyesuaian pertama terkait dengan batas maksimum work from office (WFO) PPKM level 3 yang dinaikkan menjadi di 50 persen atau lebih dari yang sebelumnya 25 persen.

"Pemerintah melihat masih ada ruang bagi kita untuk tidak menginjak rem ekonomi terlalu dalam semata-mata untuk menjaga keseimbangan sektor kesehatan dan ekonomi tetap baik," kata Luhut.

Baca juga: Kasus Omicron Tinggi, WHO Minta Negara-negara Jangan Buru-buru Cabut Pembatasan

Hal yang sama juga diterapkan untuk kegiatan di fasilitas umum, kegiatan seni budaya dan lain-lain.

Luhut mengatakan, pertimbangan untuk tetap memberlakukan PPKM dilakukan dengan alasan untuk menjaga sistem layanan kesehatan tetap terjaga. Selain itu juga untuk meminimalisir angka kematian.

"Karena menurut kami kehilangan satu nyawa sangat berharga. Setelah dua tahun harus beradaptasi dengan ketidakpastian, masyarakat tidak perlu panik dengan Omicron namun tetap waspada dengan terus menerapkan protokol kesehatan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com