Nadiem Bergantung ke Level PPKM soal PTM 100 Persen, Dede Yusuf: Lempar-lemparan Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) seolah-olah melempar tanggung jawab mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen ke pemerintah daerah.

Sebab, kata Dede, hingga kini sikap Kemendikbudristek terkait keberlanjutan PTM 100 persen masih berpaku pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang mengatur bahwa penerapan PTM disesuaikan dengan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap daerah.

"Artinya kan bebannya diberikan kepada pemerintah daerah untuk menunggu PPKM dan ini menurut saya jadinya kayak lempar-lemparan tanggung jawab," kata Dede saat dihubungi, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: IDI Sebut SKB 4 Menteri soal PTM 100 Persen Kurang Cocok Diterapkan Saat Ini

Politikus Partai Demokrat itu mengaku telah meminta agar Kemendikbudristek mengevaluasi PTM 100 persen dengan mengurangi kapasitasnya menjadi 50 persen PTM dan 50 persen pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Namun, kata Dede, Mendikbudristek Nadiem Makarim masih bertahan pada ketentuan yang diatur dalam SKB 4 Menteri dan menunggu pemerintah pusat mengeluarkan aturan PPKM terbaru.

Sementara, di sisi lain, ia menyebut ada beberapa kepala sekolah yang ditegur oleh dinas pendidikan setempat jika tidak menyelenggarakan PTM 100 persen.

"Saya pikir mestinya menteri bisa untuk sementara bisa mem-pending SKB 4 Menteri ini, karena kan tidak ada yang bisa memberi kepastian mengenai lonjakan (kasus Covid-19) ini," ujar Dede.

Menurut Dede, Kemendikbudristek semestinya dapat menyikapi peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir dengan lebih fleksibel.

Baca juga: Aturan SKB 4 Menteri Terbaru Terkait PTM Terbatas

Sebab, kasus Covid-19 di Tanah Air meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir sehingga tidak sedikit pula orangtua yang khawatir untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah.

"Jadi yang paling baik saran saya adalah 50 persen dan tidak usah melihat SKB 4 menteri, ini kan namanya urgent, force majeur, presiden sudah menyampaikan begitu saya rasa evaluasi lah," kata Dede.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti menyatakan, pelaksanaan PTM disesuaikan dengan tingkat PPKM di masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam SKB 4 Menteri.

"Banyak pertanyaan terkait dengan Omicron, tentu sesuai dengan SKB 4 Menteri, pelaksanaan PTM terbatas akan menyesuaikan dengan tingkat PPKM-nya," kata Suharti dalam rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Evaluasi PTM 100 Persen, Pimpinan Komisi X: Kantor-kantor Saja WFH, Masa Sekolah Tidak?

Ia menjelaskan, PTM terbatas 100 persen hanya bisa dilakukan di daerah PPKM Level 1 dan 2 dengan tingkat vaksinasi dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di atas 80 persen dan lansia di atas 50 persen.

PTM terbatas dengan kapasitas 50 persen dilakukan di daerah dengan PPKM Level 1 dan 2 lainnya serta PPKM Level 3 dengan tingkat vaksinasi dosis 2 bagi PTK di atas 40 persen dan lansia di atas 10 persen.

Sementara, pembelajaran jarak jauh (PJJ) penuh dilaksanakan di daerah PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 dengan tingkat vaksinasi dosis 2 bagi PTK di bawah 40 persen dan lansia di bawah 10 persen.

Selain itu, PTM terbatas 100 persen juga dilaksanakan di daerah-daerah terpencil yang tidak ditemukan kasus Covid-19.