Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Politik Ridwan Kamil Deklarasi Capres Dinilai Tak Merugikan, Pengamat: Jika Gagal, Bisa Maju Pilkada Dua Periode

Kompas.com - 31/01/2022, 12:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai langkah politik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan diri siap maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai calon presiden (capres) tidak merugikan.

Jikalau gagal nyapres, Ridwan Kamil pun disebut langkah politiknya tetap lancar di jalur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar).

"Kalaupun Ridwan Kamil gagal sebagai capres maupun cawapres, dia sudah bisa menabung elektabilitas untuk bisa maju kembali di Pilkada November," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/1/2022).

Pria yang akrab disapa Hensat ini menjelaskan, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil justru dapat naik elektabilitasnya ke depan.

Baca juga: Saat Ridwan Kamil Mulai Pede Deklarasi dan Peluang Mendapat Kendaraan Politik Menuju 2024

Pasalnya, nama Ridwan Kamil lebih populer daripada periode sebelumnya. Hal ini karena namanya sudah berpengalaman maju sebagai calon presiden, jika kelak gagal dalam Pilpres.

Kesempatan populer itu, kata Hensat, harus diambil Ridwan sebagai langkah untuk maju dalam Pilkada 2024 yang bakal digelar November di tahun yang sama.

"Kalau dia gagal di Pilpres atau dia gagal sebagai salah satu kontestan Pilpres, namanya sudah lebih populer dari sebelumnya. Dan dia bisa maju lagi di Pilkada (Jabar), karena baru satu periode kan," terang Hensat.

Perlu diketahui, Ridwan Kamil masih dapat menjabat sebagai gubernur Jabar, jika ia maju kembali dalam Pilkada 2024 dan memenangkan kontestasi tersebut. Artinya, Ridwan dapat kembali memimpin Jawa Barat, dua periode.

Baca juga: Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah


Kendati demikian, Hensat tak memungkiri jika langkah politik Ridwan Kamil deklarasi capres tentu menimbulkan efek lainnya.

Ia menilai, bakal ada sejumlah masyarakat di Jawa Barat yang merasa kehilangan atau ditinggalkan Ridwan Kamil.

Hal ini karena Ridwan dinilai lebih memilih deklarasi capres, ketimbang menyelesaikan komitmen dia sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Penerimaan warga Jawa Barat pastinya akan terbelah. Ada yang mendukung gubernurnya maju sebagai capres, tapi tentu saja ada yang merasa ditinggalkan atau dikhianati karena ternyata Ridwan Kamil tidak menyelesaikan komitmennya," tutur Hensat.

Baca juga: Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

Sebelumnya diberitakan, Ridwan Kamil mengatakan, tidak akan menolak jika ada kesempatan untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024.

Nama Ridwan Kamil atau Emil masuk bursa calon presiden 2024 sejumlah lembaga survei beberapa waktu terakhir.

"Ini karena orang nanya, wartawan tanya siap atau tidak. Kalau ada kesempatan, bismillah. Jawaban saya selalu sama," kata Emil seusai menghadiri acara pidato kebudayaan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Sabtu (29/1/2022).

Namun, Emil mengungkapkan, tidak masalah jika kesempatan bagi dirinya untuk maju sebagai capres 2024 tidak terwujud. Menurut dia, lebih realistis jika dia menjabat Gubernur Jawa Barat dua periode.

"Kalau enggak pun tidak ada masalah, dua kali Gubernur Jabar juga lebih realitis. Kira-kira begitu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com