Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Kompas.com - 27/01/2022, 20:47 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk merancang masterplan Kampung Gabus Haruan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro mengatakan, sinergi tersebut merupakan kelanjutan kerja sama Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu yang telah dilaksanakan pada 2019.

Hal tersebut disampaikan Kusdiantoro saat melakukan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan dengan Pemkab Tanah Bumbu di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat, Selasa (25/1/2022).

Adapun sinergi yang dilakukan bertujuan mengambangkan potensi perikanan di Kabupaten Tanah Bambu dengan tujuan meningkatkan lapangan kerja, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Kusdiantoro menerangkan, masterplan kampung ikan gabus dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian KP terkait pengembangan kampung-kampung budi daya komoditas lokal.

Selain merancang masterplan kampung ikan gabus, lanjut dia, pihaknya juga menyelenggarakan pendidikan vokasi bagi masyarakat melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori.

Adapun sebanyak 55 persen peserta didik merupakan anak dari pelaku utama kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan, serta petambak garam.

Seluruh biaya pendidikan dan perlengkapan peserta didik ditanggung oleh negara.

Lebih lanjut, 45 persen peserta didik merupakan masyarakat umum. Peserta didik ini masih berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau karena mendapat subsidi negara.

Baca juga: KKP Pastikan Zona Fishing Industri Prioritaskan Nelayan Lokal

Tak hanya itu, Kusdiantoro menerangkan, BRSDM juga menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan, seperti pelatihan budi daya ikan nila dengan teknologi bioflok pada 2021.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tanah Bumbu M Zairullah Azhar berharap kerja sama yang dilakukan BRSDM dengan Pemkab Tanah Bumbu mampu mengangkat sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya.

Ia juga berharap, tim BRSDM dapat mengunjungi Tanah Bumbu untuk melihat langsung potensi kelautan di sana.

Zairullah menilai, Tanah Bumbu memiliki potensi kelautan dan perikanan besar yang belum dimanfaatkan dengan optimal.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu H Hasanuddin menambahkan, di Tanah Bumbu terdapat 10.000 hektar (ha) tambak udang yang terdiri dari tambah aktif dan nonaktif.

Menurutnya, kapasitas para nelayan di Tanah Bumbu masih kurang sehingga perlu ditingkatkan.

Baca juga: Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Adapun sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) pada Selasa (18/1/2022), Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan kampung perikanan menjadi salah satu program Kementerian KP yang akan diakselerasi tahun ini.

“Dengan adanya kegiatan ini, sektor kelautan dan perikanan di Tanah Bumbu akan bisa berkembang karena sudah punya landasan atau modalitas untuk pembangunan kelautan dan perikanan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/1/2022).

Trenggono menyampaikan, apabila pembangunan kelautan dan perikanan berhasil, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan terbukanya lapangan pekerjaan sektor kelautan dan perikanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com