Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Kompas.com - 27/01/2022, 17:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Borneo Bersatu mengecam keras pernyataan Edy Mulyadi dalam kanal YouTubenya yang menyinggung perasaan masyarakat Kalimantan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Aliansi Borneo Bersatu Cucun H Umar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

"Dengan ini menyatakan sikap, satu, mengecam pernyataan Edy Mulyadi Cs yang diunggah yang bersangkutan di medsos pada Selasa 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap pulau Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin, dan hanya monyet yang mau tinggal disana yang melukai hati masyarakat Kalimantan secara umum," kata Cucun, Kamis.

Baca juga: Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Kemudian, Aliansi Borneo Bersatu juga mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto yang dilontarkan oleh Edy Mulyadi.

Adapun Edy menyebut Prabowo sebagai Menhan yang layaknya harimau, tapi bersuara seperti kucing yaitu mengeong.

"Mengecam penghinaan terhadap menteri pertahanan Indonesia yang merupakan pejabat negara yang sah dengan mengatakan menhan adalah harimau yang berubah menjadi kucing," ucap Cucun.

Berikutnya, Aliansi Borneo Bersatu juga mendukung langkah-langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan proses hukum terhadap Edy Mulyadi dan kawan-kawan.

Secara spesifik, Aliansi ini mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penegakan hukum.

"Empat, mendesak dilaksanakannya sidang adat, sidang adat Dayak terhadap Edy Mulyadi cs," tambah Cucun.

Baca juga: Besok, Polisi Periksa Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Sebelumnya diberitakan, Edy Mulyadi menjadi pembicaraan publik beberapa waktu terakhir. Pasalnya, Edy memberikan pernyataan yang menyinggung daerah Kalimantan. 

Dikutip dari Tribunnews, pernyataan itu berkaitan dengan kritikan Edy yang menolak perpindahan IKN ke Kalimantan Timur dengan menyebutkan istilah "tempat jin buang anak".

Dalam video yang beredar Edy Mulyadi mengkritik bahwa lokasi IKN baru tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi.

"Bisa memahami enggak, ini ada tempat elite punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," ujar Edy dalam video di kanal YouTube Mimbar Tube, seperti dikutip Tribunnews.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com