Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Kompas.com - 23/01/2022, 10:52 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dinilai tidak banyak berubah dari pola sebelumnya.

Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai, penunjukan Maruli serupa dengan karier 20 perwira tinggi dalam jabatan yang sama sejak era Reformasi.

Misalnya, pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam dan memiliki berkualifikasi di satuan tempur Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Baca juga: Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Resmi Jabat Pangkostrad

"Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad tidak banyak mengubah kecenderungan pola riwayat jabatan seorang Panglima Kostrad," ujar Anton, melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).

"Pernah menjabat Panglima Kodam, memiliki jejak kualifikasi satuan tempur Kopassus dan berasal dari lulusan akademi militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu," ucap dia.

Kendati demikian, mutasi sejumlah perwira tinggi, termasuk Angkatan Darat (AD), juga dinilai menunjukkan sinyal baik regenerasi di tubuh TNI AD.

Adapun berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Nomor 66/I/2022, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan mutasi pada 328 perwira tinggi.

Selain Maruli, terdapat sejumlah perwira tinggi yang menempati jabatan baru, yakni Mayjen Nyoman Cantiasa dan Mayjen Agus Subiyanto.

“Roda regenerasi terutama di tubuh AD sudah mulai bergerak. Ditandai dengan adanya lulusan Akmil 1990-1992 sudah mulai menjabat pos bintang tiga,” tutur Anton.

Baca juga: Mutasi Perwira Tinggi Dinilai Sinyal Baik bagi Regenerasi Tubuh TNI AD

Anton menilai, mutasi tersebut telah menjawab kekhawatiran terkait adanya penumpukan jabatan di tubuh TNI AD karena banyaknya perwira yang tidak memiliki jabatan.

“Ini tentu saja sinyal baik mengingat ada kekhawatiran regenerasi di TNI AD akan melambat akibat adanya penumpukan perwira yang tidak mempunyai jabatan,” kata dia.

Di sisi lain, Anton berpandangan bahwa langkah Andika melakukan mutasi harus dibarengi dengan persiapan program pensiun yang konsisten.

“Perbaikan kebijakan ini krusial, karena jika ini alpa maka fenomena penumpukan perwira akan semakin parah,” tutur dia.

Seperti diketahui, Maruli menjabat sebagai Pangkostrad menggantikan Dudung Abdurachman yang kini menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Sebelum menjadi Pangkostrad, Maruli pernah menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspamres).

Maruli juga merupakan menantu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com