Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Kompas.com - 20/01/2022, 15:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi meminta seluruh dinas kesehatan untuk mempercepat laju vaksinasi Covid-19 baik dosis satu dan dosis dua (primer) serta vaksinasi dosis ketiga (booster).

Nadia mengatakan, langkah tersebut harus dilakukan agar vaksin Covid-19 yang tersedia tidak terbuang karena sudah kedaluwarsa.

"Tidak henti-hentinya kami mengimbau rekan-rekan dari dinas kesehatan, serta bekerja sama dengan kelompok masyarakat di seluruh tanah air untuk mempercepat program vaksinasi pemerintah demi kepentingan masyarakat luas," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: Keburu Kedaluwarsa, Kota Magelang Percepat Vaksinasi Booster

Nadia meminta pemberian vaksinasi primer dan vaksinasi booster untuk lansia dan kelompok rentan diutamakan agar mereka terhindar dari risiko keparahan apabila terpapar Covid-19.

Nadia juga mengatakan, cakupan vaksinasi Covid-19 per 18 Januari 2022 sudah mencapai 300 juta suntikan atau 72 persen dari total target 416,4 juta suntikan.

"Jadi kuncinya inovasi dan akselerasi percepatan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dekitar 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa hingga Desember 2021. Sebagian besar vaksin yang kedaluwarsa itu berasal dari donasi yang diberikan negara lain.

"Jadi vaksin expired kita sampai bulan Desember itu ada 1,121 juta dosis. Dari 1,121 juta dosis ini, 1,1 jutanya adalah vaksin donasi gratis, jadi 98 persen dari donasi gratis," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (18/1/2022).

Budi menjelaskan, Indonesia menjadi negara sasaran donasi vaksin karena tingkat vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang terbilang cukup tinggi.

Baca juga: Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Ia menyebutkan, negara-negara maju awalnya hendak mendonasikan vaksin ke Afrika, tetapi penyuntikkan vaksin di sana tidak berjalan lancar karena sulitnya sistem rantai dingin dan kemampuan vaksin yang rendah.

"Jadi negara-negara yang kasih kemudian kan enggak happy, dia cari negara mana yang suntiknya cepat, itu Indonesia," ujar Budi.

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Budi melanjutkan, vaksin yang didonasikan itu juga merupakan vaksin sisa yang tidak digunakan di negara-negara maju.

"Posisi kita ambil saja namanya gratis, dan itu expiry date-nya berkisar antara 1-3 bulan sehingga kita mesti cepat nyuntik, itu sebabnya banyak yang kena (kedaluwarsa) kemarin 1,1 juta," ujar dia.

Budi menambahkan, vaksin-vaksin yang didapat dari donasi negara lain itu mayoritas merupakan vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna.

Menurut Budi, vaksin-vaksin tersebut merupakan vaksin berkualitas baik sehingga Indonesia menerima donasi tersebut untuk diberikan kepada masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com