Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari Nusron Wahid sampai Khofifah, Ini 7 Politikus di PBNU Era Gus Yahya

Kompas.com - 14/01/2022, 05:15 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah politikus dan pejabat publik masuk dalam kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 yang diumumkan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rabu (12/1/2022).

Sekilas, hal ini berseberangan dengan visi pria yang akrab disapa Gus Yahya itu agar PBNU di tangannya mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis.

Baca juga: Daftar Lengkap Kepengurusan PBNU 2022-2027

Namun, Yahya memastikan, masuknya sejumlah politikus lintas partai politik itu justru dilakukan untuk mencapai visi tersebut.

"Supaya ketika mereka mengeluarkan atau bertindak menyampaikan sesuatu yang mirip terhadap kepentingan-kepentingan politik, masih bisa langsung diketahui dan tidak bisa mengklaimnya sebagai suatu yang netral," kata Yahya dalam jumpa pers, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Wajah Baru PBNU di Tangan Yahya Staquf, Masuknya Perempuan di Kepengurusan

Berikut sejumlah politikus yang masuk dalam PBNU periode 2022-2027:

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan eprs seusai memimpin rapat tentang penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir, Selasa (21/12/2021).Dokumentasi/BPMI Setwapres Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan eprs seusai memimpin rapat tentang penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir, Selasa (21/12/2021).

1. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin

Ma’ruf Amin jelas bukan nama baru di PBNU. Pria kelahiran Tangerang itu disegani di kalangan Nadhliyin dan sempat manjabat sebagai Rais Aam (pemimpin spiritual) PBNU periode 2015-2020.

Pada 2018, Ma’ruf mundur dari posisinya itu karena hendak mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Joko Widodo. PBNU punya ketentuan, Rais Aam tidak boleh merangkap jabatan politik.

Setelah mundur, Ketua Umum PBNU saat itu, Said Aqil Siradj, menempatkannya di jajaran mustasyar (penasihat) PBNU. Di tangan Gus Yahya, Ma’ruf kembali masuk sebagai anggota mustasyar.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin MaimoenKOMPAS.com/istimewa Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin

Taj Yasin merupakan putra Maimoen Zubair, ulama karismatik NU yang meninggal dunia pada Agustus 2019 lalu. Ia merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namanya sempat masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU periode 2022-2027, sebelum kontestasi mengerucut pada nama Said Aqil dan Yahya Staquf.

Di kepengurusan baru PBNU, Taj Yasin ditempatkan sebagai bagian dari A’wan atau dewan pakar PBNU.

Saifullah Yusuf (Gus Ipul)KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZAL Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

3. Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf

Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia merupakan cicit Bisri Syansuri, kakek Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Di dunia politik, Gus Ipul pernah menjabat Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu dari Oktober 2004 hingga Mei 2007.

Ia menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur sejak 2009 hingga 2019.

Di PBNU, Gus Ipul pernah menjadi salah satu ketua di bawah kepengurusan Saiq Aqil. Di kepengurusan Gus Yahya, Gus Ipul menjadi Sekretaris Jenderal PBNU.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan jembatan terusan Bojonegoro - TubanKOMPAS.COM/HAMIM Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan jembatan terusan Bojonegoro - Tuban

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com