13,6 Juta Orang di Jawa-Bali Belum Divaksinasi, Kemenkes: Masih Ada yang Terpapar Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam percepatan vaksinasi Covid-19 di Jawa-Bali.

Salah satunya yaitu keberadaan warga yang menolak untuk divaksin karena terpengaruh kabar bohong atau hoaks dan terdapat masalah transportasi.

Hal tersebut disampaikan Nadia menanggapi 13,6 juta warga di Jawa-Bali belum divaksinasi Covid-19.

"Umumnya karena keengganan masyarakat untuk mendapatkan vaksin karena terpapar hoaks, kemudian karena masalah transportasi," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/1/2022).

Nadia meminta pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota memiliki terobosan dan edukasi agar masyarakat bersedia divaksinasi.

Baca juga: Vaksinasi Booster Dimulai Besok, Ini Syarat Penerima, Harga dan Jenis Vaksin

"Sehingga target vaksinasi di Jawa-Bali dapat diselesaikan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, ada 13,6 juta warga di Jawa-Bali yang belum menerima vaksinasi Covid-19. Angka ini setara dengan 9 persen.

"Masih ada 13,6 juta di Jawa-Bali atau 9 persen yang belum terlindungi. Jadi ini angka tidak kecil," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (10/1/2022).

Luhut mengatakan, di Jawa-Bali, terdapat 2 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

Sementara, untuk vaksinasi anak, di Jawa-Bali angkanya mencapai 36 persen.

Pemerintah, kata Luhut, terus mendorong percepatan vaksinasi di berbagai wilayah, utamanya yang capaian vaksin dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

Apalagi, kata dia, sejumlah pasien yang dinyatakan terpapar varian Omicron diketahui belum menerima vaksinasi.

Baca juga: Luhut: 13,6 Juta Warga di Jawa-Bali Belum Divaksin Covid-19

"Kabupaten/kota dengan vaksinasi dosis 1 umum dan lansia yang berada masih di bawah 50 persen menjadi prioritas dan pengawasan percepatan vaksinasi seperti wilayah Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, dan lain-lain," ujar Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.