Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kans Ahok Maju Pilkada DKI, Ini Kata Sekjen PDI-P

Kompas.com - 07/01/2022, 22:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk kembali maju sebagai calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ahok adalah eks Gubernur DKI. Dia menjabat sejak 2014 hingga 2017. 

Menurut Hasto, PDI-P masih belum menentukan nama yang diusung pada Pilkada DKI 2024. Partai pemenang Pemilu 2019 itu masih fokus terhadap beberapa hal yang menjadi prioritas. 

Namun demikian, Hasto mengaku pernah berbincang dengan Ahok. Dalam pembicaraan tersebut, menurut Hasto, Ahok justru ingin mengajar kader PDI-P. 

Baca juga: 5 Dugaan Korupsi Anggaran DKI Zaman Ahok yang Dilaporkan ke KPK

"Beliau ingin menjadi seorang guru dengan keliling ke seluruh wilayah sebagai kader PDI-P," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Menurut Hasto, Ahok ingin mengajar seluruh kader PDI-P di seluruh Indonesia terkait kepemimpinan.

Adapun kepemimpinan yang dimaksud yaitu keberanian menghadapi risiko.

Mendengar itu, Hasto menilai bahwa kepemimpinan yang dimaksud sangat cocok untuk karakter wilayah Jakarta.

"Kepemimpinan yang membangun Jakarta yang dengan tegas, tanpa kompromi. Memang itu karakter yang diperlukan untuk memimpin Jakarta," jelasnya.

Hasto menekankan, Jakarta memerlukan sosok pemimpin yang berani dan tegas.

Pemimpin seperti itu, kata dia, ketika seseorang berani membongkar berbagai hal yang merugikan kepentingan rakyat.

Baca juga: Ahok Dilaporkan ke KPK, PDI-P Sebut Ada Pihak Buat Isu Jelang Tahun Politik


Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, Hasto sempat mengungkit kemajuan Jakarta pada saat kepemimpinan Joko Widodo, Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Menurut dia, kepemimpinan yang ada di Jakarta saat ini masih jauh di bawah kepemimpinan Jokowi, Ahok, dan Djarot.

"Sebab, praktis kemajuan dalam beberapa tahun terakhir masih jauh di bawah kemajuan ketika DKI dipimpin oleh Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Djarot," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com