Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf: Kritik Itu Sehat, apalagi Disertai Solusi

Kompas.com - 04/01/2022, 15:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, berbagai kritik yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang positif, terlebih bila disertai solusi.

Namun, Ma'ruf mengingatkan, kritik mesti disampaikan dengan cara yang proporsional.

Kritik itu sehat, menyampaikan sesuatu kemudian perlu diperbaiki, itu positif. Konstruktif namanya, apalagi kalau disertai solusi-solusi. Wah itu lebih. Tapi dengan cara yang proporsional. Enggak ada masalah, wong negara kita demokrasi,” kata Ma'ruf dalam acara podcast Deddy Corbuzier, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Selasa (4/1/2022).

Baca juga: Tutup Muktanar ke-34, Wapres Minta NU Tata Langkah Perbaikan

Ma'ruf mengatakan, sebagai negara yang beragam, Indonesia memiliki potensi perpecahan yang cukup besar.

Oleh karena itu, Ma'ruf menegaskan, pendapat hendaknya disampaikan dalam koridor aturan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

"Cara-cara kita menyampaikan aspirasi itu ada aturannya, ada cara-caranya, ada mekanismenya. Semua di Indonesia ini bisa memperjuangkan aspirasinya asal menggunakan mekanisme yang ada, yang disediakan,” ujar dia.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menambahkan, koridor tersebut juga mesti dipatuhi guna mencegah terjadinya ujaran kebencian yang dapat menggeser makna dari aspirasi yang ingin disampaikan.

Baca juga: Tutup Muktamar ke-34, Wapres Sebut NU Mitra Pemerintah dalam Membangun Bangsa

Ia pun berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan serta bahu-membahu membangun kesejahteraan Indonesia.

“Kita ikut menaruh bata. Satu bata, dua bata gitu. Karena Indonesia ini satu bangunan, yang kita bangun, diletakkan oleh para pendahulu dari generasi ke generasi. Yang penting, masing-masing menaruh saja, semakin lama menjadi satu banteng besar dan memberi kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia,” kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com