Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Pegang 'Tiket' Pilpres, PDI-P Akan Tetap Berkoalisi di 2024

Kompas.com - 27/12/2021, 15:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan akan tetap berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon presiden pada 2024 mendatang, meski perolehan suara PDI-P telah melampaui ambang batas pencalonan presiden.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo mengatakan, koalisi dengan partai lain mesti dibangun karena Indonesia merupakan negara yang beragam dan tidak mungkin diurus oleh PDI-P sendirian.

"Koalisi itu selalu kami sampaikan, itu suatu keniscayaan sekalipun PDI Perjuangan secara konstitusional, secara legal formal, kita adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri," kata Arif dalam acara rilis survei Politika Research & Consulting bersama Parameter Politik Indonesia, Senin (27/12/2021).

"Kita ini mengurus negara Republik Indonesia, NKRI yang beragam, jadi sudah pasti cara pandang kita secara politik adalah koalisi merupakan keniscayaan politik. Jadi pasti kita berteman nanti dengan partai-partai yang lain," kata Arif melanjutkan.

Baca juga: Forum Sahabat Ganjar Serahkan Aspirasi Dukungan Ganjar Maju Pilpres 2024 kepada DPC PDIP Solo

Ia menuturkan, koalisi yang dibangun PDI-P akan berbasis pada kesepahaman tentang Indonesia di masa yang akan datang.

Ia juga menyebutkan, hingga kini belum ada kepastian mengenai partai yang akan diajak berkoalisi, meski ia mengeklaim PDI-P memiliki hubungan baik dengan partai-partai lain.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang perlu dibicarakan sebelum memutuskan koalisi, antara lain soal visi misi partai, visi misi calon, serta kemanfaatannya bagi masing-masing partai.

"Jadi banyak hal yang menjadi variabel yang akan menentukan atas bangunan koalisi," kata Arif.

Anggota Komisi II DPR itu menambahkan, hingga kini partainya belum memutuskan siapa kader yang akan diusung menjadi calon presiden pada 2024 mendatang.

Ia menegaskan, keputusan mengenai pencalonan presiden merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI-P.

Baca juga: Antara Pilpres 2024 dan Kebijakan Anies yang Revisi UMP DKI Jakarta...

"Pada saatnya nanti kita memutuskan siapa kah capres dan cawapres yang akan diusung oleh partai dengan koalisi partainya partai apa saja," ujar Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com