Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tak Remehkan Penyebaran Varian Omicron

Kompas.com - 17/12/2021, 12:01 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tak meremehkan penyebaran virus corona varian B.1.1.529 atau Omicron.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah jangan besar kepala karena Indonesia diapresiasi sebagai salah satu negara terbaik dalam penanganan Covid-19.

“Kita dianggap berhasil, harusnya mempertahankan keberhasilan itu untuk diakui seluruh dunia. Bukan malah meremehkan dengan memandang kita selama ini bisa menangani,” sebut Trubus pada Kompas.com, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Omicron Terdeteksi, Epidemiolog Minta Pemerintah Lakukan Penyelidikan Epidemiologi Komprehensif

Trubus menilai ada beberapa indikasi pemerintah berpotensi menyepelekan penyebaran varian Omicron. Pertama, mereduksi komunikasi dan meminta masyarakat untuk tenang.

“Harusnya kita itu justru lebih waspada saat ini bukan meremehkan,” kata dia.

Kedua, lanjut dia, belum ada aturan yang jelas untuk mencegah penyebaran varian asal Afrika Selatan itu.

Dalam pandangan Trubus pemerintah jangan hanya memberi imbauan, tapi mesti mengeluarkan aturan yang jelas untuk melarang masyarakat bepergian ke luar negeri.

“Kalau kita negara hukum ya tidak ada lagi himbauan. Harusnya semua (perjalanan ke luar negeri) dilarang sementara waktu sampai situasi kondusif,”ungkapnya.

Terakhir, Trubus melihat ketidakseriusan pemerintah karena berbagai aturan untuk penanganan Covid-19 saat ini hanya berbentuk Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Ia menuturkan secara hukum harusnya berbagai aturan itu dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden.

Baca juga: Cegah Penularan Omicron, Wali Kota Jakarta Utara Perketat Prokes dan Gencarkan Vaksinasi Covid-19

“Karena kalau Surat Edaran Satgas Covid-19 bersifat mengikat itu aneh. Itu legal formalnya enggak ada tapi orang disuruh patuh dengan itu,” ucapnya.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (16/12/2021) mengumumkan bahwa varian Omicron telah masuk ke Indonesia.

Kasus pertama ditemukan pada petugas kebersihan Wisma Atlet. Budi menjelaskan saat ini petugas itu sudah menjalani karantina dan telah dinyatakan negatif Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com