Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Penangkapan Tak Bikin Jera, Wakil Ketua KPK: Ada Daerah yang Bupatinya 3 Kali Tertangkap

Kompas.com - 07/12/2021, 17:20 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya penindakan tidak membuat efek jera bagi pelakunya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi 2021, Selasa, (7/12/2021).

“Kami KPK itu telah melakukan penangkapan untuk suap saja sudah 739, untuk pengadaan barang dan jasa sudah 247, lebih 1.000 sudah di 2004-2021,” ucap Ghufron.

“Harapannya (kalau) ditangkap, ditangkap, ditangkap, asumsinya, kalau ditangkap yang ditangkap jera,” ucap dia.

Baca juga: Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Namun, menurut Ghufron, pelaku tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau merugikan negara itu sama sekali tidak takut dan tidak jera.

Bahkan, orang-orang terdekat yang mengetahui perbuatannya juga tidak kapok dan takut melakukan tindak pindana korupsi.

“Kenapa kami mengatakan berani mengatakan faktanya tidak, karena banyak, mohon maaf, bupatinya kena, penggantinya kena, penggantinya lagi kena lagi pak, hattrick, 3 kali, ada dua kota,” ujar Ghufron.

Lebih jauh, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu berpendapat, masyarakat kini permisif dengan status tersangka korupsi yang melekat pada seseorang.

Baca juga: Arteria Sebut Penegak Hukum Semestinya Tak Kena OTT, Sekjen PDI-P: Dia Keseleo Lidah

Hal itu, menurut dia, terbukti saat pemilihan pengganti pejabat yang tertangkap KPK yang kemudian diisi oleh orang-orang deket dengan pejabat yang korupsi tersebut.

“Ada bupati kena (tertangkap KPK), maka pilihan bupati lagi, siapa yang dicalonkan? Istrinya, istrinya menang, (ada juga yang) anaknya maju bapaknya bupati kena, anaknya menggantikan,” ucap Ghufron.

“Apakah kemudian dicaci oleh publik? Apakah kemudian tidak dipilih oleh publik? ternyata menang. Ini menunjukkan apa? publik seperti permisif terhadap koruptor saat ini,” tutur dia.

Baca juga: Arteria Dahlan Bilang Polisi-Hakim Semestinya Tak Kena OTT, Ini Kata Polri

Atas peristiwa tersebut, Ghufron pun menilai bahwa pejabat dan keluarga yang tersangkut tindak pidana korupsi bahkan tidak merasa terhina ketika ditangkap oleh KPK.

“Makna bahwa kemudian ketika ditangkap kemudian kami jebloskan ke penjara mengakibatkan dia terhina, faktanya tidak terhina,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com