Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Kompas.com - 02/12/2021, 18:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah memperketat pengawasan di pintu masuk wilayah Indonesia dan pelaksanaan karantina untuk mencegah virus Corona varian Omicron.

Adapun per Rabu (1/12/2021), sebanyak 23 negara telah melaporkan adanya kasus infeksi varian Omicron.

"Memperketat terhadap batas-batas pintu masuk baik pelabuhan udara, laut dan perbatasan langsung di darat, itu harus kita perketat. Screening yang ketat tiap kedatangan," kata Rahmad saat dihubungi, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

"Dipastikan karantina sesuai dengan aturan sehingga tidak ada kata pemaafan untuk oknum-oknum yang memberikan izin tidak karantina atau karantina tidak sesuai ketentuan, itu harus kita tegaskan," kata dia.

Secara khusus, Rahmad mengingatkan pemerintah untuk mengawasi masuknya orang-orang dari jalur laut karena luasnya wilayah perairan Indonesia.

Menurut dia, pengawasan di pelabuhan resmi maupun tidak resmi perlu diperketat agar Indonesia tidak kebobolan seperti yang terjadi saat varian Delta masuk beberapa waktu lalu.

Politisi PDI-P itu juga meminta pemerintah mempertimbangkan penambahan daftar larangan masuk serta waktu karantina berkaca dari perkembangan kasus varian Omicron di dunia.

"Tentu kita akan bersiap-siap, apakah perlu ditutup semua 23 negara itu atau kita di negara-negara yang sudah terdeteksi itu penambahan karantina menjadi 14 hari, itu menjadi salah satu solusinya," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Di samping itu, Rahmad juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik dan cuti pada masa libur Natal dan Tahun Baru demi mencegah gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19.

"Kepada masyarakat kita imbau, kita minta kesadarannya, tugas pengendalian terhindar dari gellombang ketiga dan Omicron ini tidak hanya tugas pemerintah pusat, daerah, dan provinsi, tapi juga butuh kesadaran semua pihak warga negara," kata Rahmad.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sejumlah negara yang telah melaporkan kasus varian Omicron per 1 Desember 2021 antara lain, Inggris, Austria, Italia, Jerman, dan Australia.

"Saat ini per 1 Desember, 23 negara yang melaporkan adanya varian Omicron," kata Nadia, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, dikutip dari kanal YouTube FMB9ID_IKP, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com