Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 Masih Difokuskan untuk Pemenuhan 2 Dosis

Kompas.com - 24/11/2021, 22:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan vaksinasi di Indonesia tetap berjalan sesuai urutan prioritas suntikan pertama dan kedua sebagai dosis lengkap bagi masyarakat sasaran.

Hal itu disampaikan Wiku menanggapi sejumlah epidemiolog yang mengatakan saat ini dua dosis suntikan vaksin tak lagi kuat membendung serangan Covid-19.

"Vaksinasi dijalankan sesuai dengan urutan prioritas, dosis pertama, dosis kedua dan kelompok rentan, termasuk lansia dan anak-anak di bawah umur 12 tahun," kata Wiku Adisasmito yang dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Beri Vaksin Booster Covid-19 di Luar Nakes

Wiku mengatakan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta didukung peneliti dari perguruan tinggi di Indonesia masih melakukan penelitian terhadap tingkat kekebalan komunitas berdasarkan perlindungan vaksin maupun imun tubuh alami.

Penelitian tersebut ditargetkan rampung paling lambat pekan ke empat Desember 2021.

"Saat ini survei antibodi SARS-CoV-2 masih terus bergulir dijalankan di 34 provinsi di Indonesia yang mencakup sekitar 1.000 desa dan wilayah aglomerasi," katanya.

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi seberapa besar kekebalan komunitas yang telah terbentuk di Indonesia karena pengaruh infeksi alamiah dan vaksinasi, kata Wiku menambahkan.

"Hasil tersebut dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data," katanya.

Adapun sebelumnya, Epidemiolog Dicky Budiman dalam sebuah diskusi daring, Senin (22/11/2021), mengemukakan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dengan dua kali suntikan sudah tidak relevan.

Baca juga: Kemenkes: 11 Jenis Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin BPOM Bisa Jadi Opsi Booster 2022

Sebabnya, sistem imunitas menurun dalam kurun waktu enam bulan setelah disuntikkan dua dosis vaksin. Karenanya ia menilai dibutuhkan suntikan dosisi ketiga untuk memaksimalkan upaya pencegahan lonjakan kasus Covid-19.

"Bicara konteks sekarang dengan varian baru, menurunnya imunitas, yang disebut vaksinasi penduduk itu bukan dua kali suntik, harus tiga kali suntik. Jadi definisi vaksinasi penuh itu bukan dua kali suntik, itu sudah tidak relevan dengan riset saat ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com