Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Dilantik, Ini Struktur Lengkap Kepengurusan DPP PSI Periode 2019-2024

Kompas.com - 17/11/2021, 13:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru saja menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) dengan agenda pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024 pada Selasa (16/11/2021).

Kabar itu disampaikan oleh Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka.

"Kemarin kami melaksanakan Kopdarnas. Dalam Kopdarnas kemarin dilantik susunan pengurus DPP PSI 2019-2024," kata Isyana kepada Kompas.com, Rabu (17/11/2021).

Ia membeberkan sejumlah nama dan posisi dalam kepengurusan DPP PSI mulai dari Ketua Umum hingga Wakil Sekretaris Jenderal.

Isyana mengatakan, dari susunan pengurus yang dilantik kemarin, hanya mengalami perubahan pada posisi Ketum dan Sekjen.

Baca juga: Resmi Dilantik Jadi Ketua Umum PSI 2019-2024, Giring Ganesha: Alhamdulillah

"Kemudian, Sis Grace Natalie menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina dan Bro Raja Juli Antoni menjadi Sekretaris Dewan Pembina," jelas Isyana.

Sebelumnya, diketahui bahwa Grace merupakan Ketum PSI. Namun, sejak kemarin, posisi Grace digantikan oleh Giring Ganesha sebagai Ketum PSI.

Diketahui, Giring sebelumnya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PSI. Sedangkan Raja Juli, yang sebelumnya merupakan Sekjen PSI, kini digantikan oleh Dea Tunggaesti.

Berikut susunan lengkap struktur kepengurusan DPP PSI Periode 2019-2024:

Ketua Umum: Giring Ganesha Djumaryo

Sekretaris Jenderal: Dea Tunggaesti

Ketua: Isyana Bagoes Oka

Ketua: Sumardy

Ketua: Tsamara Amany

Bendahara Umum: Suci Mayang Sari

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com