Kandasnya "Judicial Review" AD/ART Partai Demokrat di Tangan MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji materi atau judicial review (JR) atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang diajukan oleh sejumlah eks kader akhirnya kandas.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak menerima JR tersebut karena tidak berwenang memeriksa mengadili, dan memutus objek permohonan.

"AD/ART parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal parpol (partai politik) yang bersangkutan," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Uji Materi AD/ART Demokrat Tak Diterima, MA: Bukan Norma Hukum yang Mengikat Umum

Ia menjelaskan, AD/ART partai tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, MA juga menilai partai politik bukan lembaga negara, badan, atau lembaga yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.

Ia juga menyebutkan, tidak ada delegasi dari undang-undang yang memerintahkan partai politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva berpandangan, keputusan MA menolak JR sudah tepat, karena sejak awal pihaknya menilai MA memang tidak dapat melakukan JR atas AD/ART partai.

"Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sangat tepat sekali dengan pertimbangan yang sangat teliti, dan mendalam, dan menyeluruh," kata Hamdan, di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu.

"Karena kalau sekali jebol bahwa anggaran dasar bisa di-judicial review, maka rusaklah tatanan hukum kita secara keseluruhan," kata Hamdan melanjutkan.

Baca juga: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Ditolak, Hamdan Zoelva: Putusan MA Sangat Tepat

AHY gembira

Dari Rochester, Amerika Serikat, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, dirinya bahagia saat mengetahui MA menolak JR atas AD/ART Partai Demokrat.

"Kami yakin bahwa gugatan tersebut akan ditolak, karena gugatannya sangat tidak masuk di akal. Judicial review AD ART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan Pihak KSP Moeldoko, melalui proxy-proxy-nya, yang dibantu pengacara Yusril Ihza Mahendra," kata AHY dalam keterangan video.

Menurut AHY, tujuan akhir dari JR AD/ART tersebut sangat jelas, yakni mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh pemerintah.

Padahal, kata AHY, jika Partai Demokrat dianalogikan sebagai sebuah aset properti, maka sertifikat yang sah dan diakui pemerintah hanya satu, yakni yang ia kantongi dan pegang mandatnya hingga 2025.

"Tidak pernah KSP Moeldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti itu. Jadi tidak ada hak apa pun bagi KSP Moeldoko atas Partai Demokrat," kata AHY.

Baca juga: AHY Gembira MA Tolak Judicial Review AD/ART Partai Demokrat