Jokowi Pilih Jenderal Andika Jadi Panglima TNI karena Chemistry, Eks Kepala Bais: Itu Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Soleman B Ponto menilai Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Andika Perkasa karena faktor kedekatan atau chemistry.

Sebab, kata dia, akan sulit jika memilih panglima tidak berdasarkan chemistry.

Ia pun menceritakan pengalamannya sendiri ketika disuruh memilih bawahan, dia juga memilih yang memiliki kedekatan dengannya.

"Chemisty dan itu biasa. Sakit kepala kalau kita harus kasih tahu harus bikin ini bikin ini (ke orang yang tidak dikenal baik). Sakit kepala," kata Ponto dalam diskusi (7/11/2021).

Baca juga: Andika Perkasa Diminta Jalankan Prioritas Kerja yang Sudah Ada dan Mudah Tercapai

Oleh karena itu, ia mengingatkan matra TNI lainnya untuk membangun chemistry dengan Jokowi.

"Makanya dalam satu tahun ini memang yang kedua, laut sama udara, ini harus bisa memperlihatkan bisa enggak membangun chemistry," ujarnya.

Ponto juga menyoroti terpilihnya Andika yang berasal dari matra darat. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah sering memilih panglima dari matra darat.

Padahal, tambah Ponto, seharusnya presiden harus memilih panglima TNI dari matra secara bergiliran.

"Di undang-undang ini diatur bahwa Panglima TNI itu bergantian. Nah bergantian itu bisa bergantian laut udara, atau darat laut, darat udara," ungkapnya.

"Itu bergantian namanya. Kalau Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) itu darat, laut, udara, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) darat, laut darat, udara. Pak Jokowi darat, darat, udara, darat. Lautnya masih belum tau. Akhirnya terpulang pada Pak Jokowi sekarang," ucap dia.

Baca juga: Pemilihan Panglima TNI Berkaitan dengan 2024 Cocokologi, Anggota Komisi I: Andika Dipilih Jadi Game Changer Ketegangan Kawasan

Adapun Andika menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Komisi I DPR pun telah memberikan persetujuan atas pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI.

Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11/2021).