Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut IDAI, Ini Kondisi Anak yang Tidak Bisa Divaksinasi dengan Vaksin Sinovac

Kompas.com - 01/11/2021, 20:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, pihaknya akan segera merilis rekomendasi detail terkait pemberian vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun.

"Pada prinsipnya, amat sedikitlah yang akan mengalami kontra-indikasi. Jadi sebagain besar anak kami diharapkan menerima vaksin ini," kata Piprim, dalam konferensi pers BPOM secara virtual terkait penerbitan izin penggunaan darurat Vaksin Sinovac untuk anak 6-11 tahun, Senin (1/11/2021).

Baca juga: BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac untuk Anak Usia 6-11 Tahun

Namun, Piprim mengatakan, ada beberapa kondisi yang membuat anak tidak bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 terkait masalah kesehatan.

"Tentu saja pada kondisi-kondisi tertentu seperti immunocompromised atau sakit berat atau gagal jantung, sebaiknya tentu tidak bisa (divaksinasi)," ujarnya.

Di samping itu, Piprim mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk usia anak 6-11 tahun penting untuk dilakukan, karena banyak di antara mereka yang terpapar Covid-19 tanpa mengalami gejala.

Oleh karenanya, ia meminta orangtua tak memiliki keraguan terkait vaksinasi untuk anak.

"Pesan saya untuk semua orangtua silakan, jangan ragu-ragu untuk membawa putra-putrinya melakukan vaksinasi Covid-19 selagi menjadi program pemerintah, karena anak-anak itu selain bisa tertular juga bisa menularkan," ucapnya.

Baca juga: Izin Sudah Terbit, BPOM: Kami Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Segera Berjalan

Lebih lanjut, Piprim menyambut baik terbitnya izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun tersebut dan akan turut menyukseskan vaksinasi untuk anak dan remaja.

"Dan IDAI memiliki anggota 4.600 dokter anak ya kami siap membantu menyukseskan program vaksinasi ini untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun dan remaja," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, pengumuman ini menjadi kabar gembira karena vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak sangat dibutuhkan, menyusul sudah dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah.

Baca juga: Sinovac Jadi Vaksin Pertama yang Terdaftar untuk Anak 6-11 Tahun, BPOM Jelaskan Keamanannya

Penny mengatakan, vaksin Sinovac aman diberikan untuk anak usia 6-11 tahun berdasarkan dari hasil uji klinik fase 2 yang menunjukkan bahwa imunogenisitas vaksin tersebut mencapai 96,5 persen.

"Jadi hasil uji klinik anak-anak ini lebih aman pada aspek keamanan dan imunogenisitasnya, jadi imunogenisitasnya menunjukkan persentase yang cukup tinggi 96,5 persen," ujar dia.

Lebih lanjut, terkait izin penggunaan vaksin Covid-19 untuk anak usia di bawah 6 tahun, Penny mengatakan, saat ini tengah diupayakan kelengkapan data-datanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com