Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

Kompas.com - 26/10/2021, 15:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay berpandangan bahwa Presiden Joko Widodo perlu menunjuk juru bicara presiden yang baru menggantikan Fadjroel Rachman yang telah dilantik sebagai duta besar.

Saleh mengatakan, juru bicara tetap diperlukan agar tidak ada tumpang tindih dalam penyampaian kebijakan oleh kementerian dan lembaga.

"Saya kira presiden masih tetap menbutuhkan ada juru bicara, setidaknya untuk menyinkronkan seluruh agenda prioritas pemerintah yang sedang dikerjakan," kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

"Jadi nanti ujungnya tidak lagi ditanya, katakanlah kebijakan itu yang dianggap bertentangan atau tumpang tindih antar kementerian lembaga, tetapi kalau ada juru bicara tentu yang jadi pegangan adalah juru bicaranya presiden," ujar dia.

Baca juga: Kata Istana soal Pengganti Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden

Ia mengatakan, banyaknya sosok yang berbicara mengenai program-program pemerintah sesungguhnya bukan masalah, asalkan dikelola benar.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada juru bicara presiden yang bertugas menyinkronkan komunikasi publik dari Istana agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Jadi kalau misal juru bicara presiden sudah mengatakan A, informasinya A, maka yang lain-lain di luar itu tentu bisa juga menyampaikan itu seiring seiriama dengan apa yang disampaikan juru bicara presiden tadi," kata Saleh.

Saleh menegaskan, kebutuhan akan juru bicara presiden memang merupakan hak prerogatif presiden, termasuk sosok yang paling pas untuk menduduki jabatan itu.

Baca juga: Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

Namun, menurut dia, ada sejumlah kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nama juru bicara presiden yang baru.

Ia mengatakan, kriteria utama seorang juru bicara presiden haruslah mampu berkommunikasi dengan presiden itu sendiri.

"Jadi presiden bisa betul-betul merasa nyaman untuk memakai juru bicara ini dalam menyampaikan agenda-agenda yang dikerjakan oleh presiden," ujar Saleh.

Selanjutnya, juru bicara presiden haruslah orang dengan latar belakang akademik yang mumpuni.

"Sehingga cakrawala pemikirannya luas dan bisa mengkomunikasikan seluruh agenda-agenda presiden ke publik," ujar Saleh.

Baca juga: Fadjroel: Pemindahan Ibu Kota Langkah Konkret Presiden Wujudkan Pemerataan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com