Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Kompas.com - 25/10/2021, 20:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menganggap wajar soal masuknya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia beralasan, Kabinet Indonesia Maju diisi oleh sejumlah tokoh politik maupun profesional yang memiliki hak untuk dipilih.

"Kita tahu pemerintahan ini diisi oleh tokoh-tokoh politik, kader partai, profesional, yang secara politik mereka punya hak untuk memilih dan dipilih yang dilindungi undang-undang. Tentunya kita tidak bisa menutup hak politik orang. Kita juga tidak bisa membatasi masyarakat untuk memberikan penilaian," kata Ali dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Kendati demikian, Ali mengingatkan, Presiden Joko Widodo harus memikirkan kemungkinan adanya menteri di kabinet yang ingin maju sebagai calon presiden.

Sebab, menteri yang dicalonkan sebagai calon presiden bakal menghabiskan waktunya untuk berkampanye dan sosialisasi ke masyarakat.

"Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah," ujar Ali.

Ketua Fraksi Partai Nasdem itu meyakini, Jokowi akan mampu mengelola pemerintahan dengan baik meski di tengah perkembangan manuver politik.

Menurut Ali, Jokowi akan memiliki perhitungan sendiri dan mengambil langkah yang dapat diterima semua pihak jika ada menterinya yang menjadi calon presiden.

"Kami percaya beliau akan mengelola pemerintahan secara profesional, dengan kepiawaian beliau untuk membawa perahu besar Indonesia sampai ke tujuannya," kata Ali.

Baca juga: Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Di samping itu, Ali memastikan kader-kader Nasdem yang ada di kabinet akan fokus bekerja dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik karena tidak ada yang berniat mencalonkan diri sebagai presiden.

Ia menegaskan, pencalonan presiden dan wakil presiden dari Nasdem merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Insya Allah kalau kader Nasdem tidak ada yang pecicilan dan genit di kabinet, apalagi punya keinginan untuk maju sebagai capres. Saya pastikan kader Partai Nasdem clear," kata dia.

Ia menambahkan, Nasdem berkomitmen mendukung Jokowi hingga 2024 tanpa mahar dan demi kesejahteraan rakyat.

"Kita mengikat kontrak dengan beliau akan memberikan dukungan secara maksimal sampai berakhirnya masa jabatan beliau," ujar dia.

Diketahui, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju masuk dalam bursa pencalonan presiden, antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com