Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Kompas.com - 21/10/2021, 10:15 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menyampaikan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sangat mengapresiasi Pemerintah Australia dan Pemerintah Jepang. 

Apresiasi itu diberikan atas kedatangan vaksin AstraZeneca ke Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan hibah dari Australia dan Jepang, pada Rabu (20/10/2021).

Untuk Australia, Indonesia kembali menerima hibah vaksin tahap ke-93 dari negeri kangguru ini dalam jumlah 1,2 juta dosis vaksin AstraZeneca.

Di hari yang sama, Indonesia juga menerima donasi vaksin tahap ke-94 dari Pemerintah Jepang sejumlah 224.000 dosis vaksin AstraZeneca. Total dari dua negara itu Indonesia menerina 1,4 juta lebih dosis vaksin AstraZeneca.

"Vaksin tahap ke-93 tiba di Bandara Soekarno-Hatta Rabu, 20 Oktober 2021 pukul 14:25 WIB, sedangkan tahap ke-94 tiba di Bandara Soekarno-Hatta Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul 23:50 WIB," ujar Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Dengan tambahan dua tahap vaksin ini, maka total vaksin yang telah tiba di Tanah Air mencapai 286.724.400 dosis.

Vaksin tersebut berasal dari berbagai merek baik dalam bentuk jadi maupun bulk atau bahan baku.

Menurutnya, kerja sama antar negara-negara di dunia sangatlah penting dalam upaya penanganan Covid-19 yang telah memakan sangat banyak korban jiwa ini.

"Indonesia berperan aktif dalam upaya menyetarakan akses vaksin bagi negara-negara di dunia," ujarnya, Rabu (20/10/2021).

Usman menyebut, Indonesia juga berpartisipasi dalam upaya pengembangan dan transfer pengetahuan vaksin Covid-19 untuk kawasan Asia Pasifik.

Di dalam negeri, Indonesia terus melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi. Kondisi geografis dan banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri untuk segera membangun herd immunity atau kekebalan kelompok.

Baca juga: Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Menurut Usman, dibutuhkan kerja sama dan peran serta semua elemen agar program vaksinasi nasional bisa berjalan semakin cepat dan luas.

“Yang terpenting adalah peran serta dan partisipasi masyarakat. Bersamaan dengan itu, pemerintah tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan," ujarnya.

Usman mengungkapkan, masih ada sejumlah daerah yang capaian vaksinasinya belum sesuai target.

Untuk itu, pemerintah pusat mendorong daerah-daerah terus melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi bagi warganya.

"Tentu dengan melibatkan sejumlah instansi, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," terangnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com